Bubarkan DPD Dinilai Sama Saja Bubarkan NKRI
Rabu, 10 Februari 2016 - 18:28 WIB
Bubarkan DPD Dinilai Sama Saja Bubarkan NKRI
A
A
A
JAKARTA - Wacana membubarkan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendapatkan perlawanan para senator. Membubarkan DPD sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal demikian diutarakan senator asal Riau Intsiawati Ayus dalam sebuah diskusi kenegaraan bertajuk wacana pembubaran DPD RI di Coffee Corner DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Ayus mengaku tak merasa galau sama sekali dengan wacana pembubaran DPD. "Anda bubarkan DPD, anda bubarkan NKRI," tegas Ayus. (Baca: Respons Farouk Muhammad Soal Wacana PKB Bubarkan DPD)
Selain itu, jika DPD dibubarkan, Ayus akan menyuarakan kembali agar Riau memerdekakan diri atau memisahkan diri dari NKRI. "Pusat itu milik daerah. Derah bukan milik pusat," tutur putri Panglima Riau Merdeka Asman Yunus ini.
Belum lama ini, Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai DPD tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu menyarankan pembubaran DPD RI dengan mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD). (Baca: Usulkan Pembubaran DPD, PKB Disebut Pengkhianat Reformasi)
Hal demikian diutarakan senator asal Riau Intsiawati Ayus dalam sebuah diskusi kenegaraan bertajuk wacana pembubaran DPD RI di Coffee Corner DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Ayus mengaku tak merasa galau sama sekali dengan wacana pembubaran DPD. "Anda bubarkan DPD, anda bubarkan NKRI," tegas Ayus. (Baca: Respons Farouk Muhammad Soal Wacana PKB Bubarkan DPD)
Selain itu, jika DPD dibubarkan, Ayus akan menyuarakan kembali agar Riau memerdekakan diri atau memisahkan diri dari NKRI. "Pusat itu milik daerah. Derah bukan milik pusat," tutur putri Panglima Riau Merdeka Asman Yunus ini.
Belum lama ini, Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai DPD tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu menyarankan pembubaran DPD RI dengan mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD). (Baca: Usulkan Pembubaran DPD, PKB Disebut Pengkhianat Reformasi)
(hyk)
