SBY Kritik Pemerintah Bukti Demokrat Jadi Partai Penyeimbang
SBY Kritik Pemerintah Bukti Demokrat Jadi Partai Penyeimbang
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, gaya kritis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah suatu bentuk komitmen dari Demokrat sebagai partai penyeimbang.
Menurut Agus, sebagai partai penyeimbang Demokrat akan mendukung pemerintah apabila mengeluarkan kebijakan yang prorakyat. Sebaliknya Demokrat akan mengkritik dan memberikan solusi jika kebijakan yang dikeluarkan tidak membawa keuntungan bagi rakyat.
"Sebenarnya baik Pak SBY maupun Demokrat, kita sebagai partai penyeimbang. Jadi partai penyeimbang itu apabila pemerintah punya kebijakan prorakyat akan kita dukung dan sebaliknya," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2016).
Wakil Ketua DPR itu mencontohkan seperti saat polemik Komjen Pol Budi Gunawan yang akan dilantik menjadi Kapolri dalam sidang rapat paripurna. Saat itu anggota DPR memutuskan Budi Gunawan dilantik untuk jadi Kapolri.
Namun Fraksi Demokrat di DPR memberikan catatan seyogyanya hal tersebut dipertimbangkan kembali. Pasalnya ketika itu Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tapi alhamdulillah ide brilian digunakan itu," ucap Agus.
Kemudian terkait polemik Undang-undang (UU) Pilkada tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang saat itu pemilihannya dipilih DPRD setempat.
"Namun ide brilian Demokrat melalui Pak SBY mengeluarkan Perppu bahwa pemilihan Pilkada dipilih rakyat karena keinginan rakyat," tegas Agus.
Demokrat kata dia, tidak ingin bermaksud mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Namun Agus menegaskan, sebagai partai penyeimbang Demokrat wajib memberikan kritik apabila keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.
"Waktu terakhir kemarin banyak kritikan yang disampaikan seolah kita mengganggu. Namun kita kembali lagi Pak Jokowi bilang siap dikritik. Kami sebagai partai penyeimbang akan terus mengkritik dan memberi solusi," tandas Agus.
Pilihan:
Romli Ingatkan Jokowi, Novel Baswedan Bukan Pahlawan
Menurut Agus, sebagai partai penyeimbang Demokrat akan mendukung pemerintah apabila mengeluarkan kebijakan yang prorakyat. Sebaliknya Demokrat akan mengkritik dan memberikan solusi jika kebijakan yang dikeluarkan tidak membawa keuntungan bagi rakyat.
"Sebenarnya baik Pak SBY maupun Demokrat, kita sebagai partai penyeimbang. Jadi partai penyeimbang itu apabila pemerintah punya kebijakan prorakyat akan kita dukung dan sebaliknya," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2016).
Wakil Ketua DPR itu mencontohkan seperti saat polemik Komjen Pol Budi Gunawan yang akan dilantik menjadi Kapolri dalam sidang rapat paripurna. Saat itu anggota DPR memutuskan Budi Gunawan dilantik untuk jadi Kapolri.
Namun Fraksi Demokrat di DPR memberikan catatan seyogyanya hal tersebut dipertimbangkan kembali. Pasalnya ketika itu Budi Gunawan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tapi alhamdulillah ide brilian digunakan itu," ucap Agus.
Kemudian terkait polemik Undang-undang (UU) Pilkada tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang saat itu pemilihannya dipilih DPRD setempat.
"Namun ide brilian Demokrat melalui Pak SBY mengeluarkan Perppu bahwa pemilihan Pilkada dipilih rakyat karena keinginan rakyat," tegas Agus.
Demokrat kata dia, tidak ingin bermaksud mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Namun Agus menegaskan, sebagai partai penyeimbang Demokrat wajib memberikan kritik apabila keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.
"Waktu terakhir kemarin banyak kritikan yang disampaikan seolah kita mengganggu. Namun kita kembali lagi Pak Jokowi bilang siap dikritik. Kami sebagai partai penyeimbang akan terus mengkritik dan memberi solusi," tandas Agus.
Pilihan:
Romli Ingatkan Jokowi, Novel Baswedan Bukan Pahlawan
(maf)
Explore More