Respons Farouk Muhammad Soal Wacana PKB Bubarkan DPD
Minggu, 07 Februari 2016 - 10:38 WIB
Respons Farouk Muhammad Soal Wacana PKB Bubarkan DPD
A
A
A
MATARAM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad merespons positif usulan pembubaran DPD. Usulan tersebut muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Farouk menilai wacana tersebut merupakan sinyal dukungan PKB agar para senator dapat memperkuat lembaga perwakilan rakyat daerah di parlemen.
"Saya menangkap itu bukan pembubaran DPD tapi kasih alternatif, DPD mau dibubarkan atau diperkuat. Dia mau memperkuat," ujar Farouk disela-sela acara Peringatan Hari Pers Nasional 2016, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 6 Februari 2016 malam.
Menurut Farouk, paling tidak PKB sudah membuka wacana bahwa melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) adalah perlu. "Nanti berbicara, nanti kita lobi 10 fraksi," ucapnya.
Kendati demikian, Farouk enggan menanggapi sikap PKB yang menyatakan bahwa DPD tidak diperlukan karena tidak bisa membuat Rancangan Undang-undang (UU) dan anggaran. Dia hanya sepakat jika kewenangan DPD perlu diperkuat. Pasalnya menurut dia, DPD adalah penyambung lidah rakyat di daerah.
"Saya tidak ingin berbicara dengan pertanyaan apakah DPD diperlukan, tapi saya bertanya apakah bangsa Indonesia perlu mempertahankan sistem ketatanegaraan seperti ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Guru besar UI ini menjelaskan bahwa semua negara memiliki tiga komponen yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Ketika Indonesia didirikan, jelas Farouk, maka berkumpul tokoh tanpa persoalkan wilayah yang jumlah penduduknya sedikit atau banyak.
Farouk pun tak keberatan jika ada tawaran diskusi dengan PKB mengenai hal tersebut. Dia menekankan DPD tidak meminta disejajarkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun kewenangan DPD perlu diperkuat agar tak dinilai tanggung yang tanpa pengaruh politik.
"Ini mau kita seimbangkan. Dengan misi ini kami mau luruskan, dengan wilayah yang luas lalu dikelola dengan sentralistik sudah waktunya. 70 tahun Indonesia merdeka nelayan masih seperti ini karena ada yang salah yaitu politik desentralisasi dan ini yang mau kita sampaikan," tegasnya
Menyinggung kewenangan apa yang ingin ditambah DPD, Farouk mengatakan apapun yang diberikan DPR ke DPD. Yang penting, kata dia, menyeimbangkan antara perwakilan politik dan daerah. "Apa saja oleh wakil rakyat berikan kepada DPD agar ada keseimbangan antara perwakilan politik dan perwakilan daerah," tuturnya.
Maka itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2016, Farouk mempercayakan hal tersebut kepada media dengan salah satu tugasnya sebagai kontrol sosial. "Kita optimis dan peran pers menentukan, kami ajak pers untuk meluruskan," tandas Farouk.
Farouk menilai wacana tersebut merupakan sinyal dukungan PKB agar para senator dapat memperkuat lembaga perwakilan rakyat daerah di parlemen.
"Saya menangkap itu bukan pembubaran DPD tapi kasih alternatif, DPD mau dibubarkan atau diperkuat. Dia mau memperkuat," ujar Farouk disela-sela acara Peringatan Hari Pers Nasional 2016, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 6 Februari 2016 malam.
Menurut Farouk, paling tidak PKB sudah membuka wacana bahwa melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) adalah perlu. "Nanti berbicara, nanti kita lobi 10 fraksi," ucapnya.
Kendati demikian, Farouk enggan menanggapi sikap PKB yang menyatakan bahwa DPD tidak diperlukan karena tidak bisa membuat Rancangan Undang-undang (UU) dan anggaran. Dia hanya sepakat jika kewenangan DPD perlu diperkuat. Pasalnya menurut dia, DPD adalah penyambung lidah rakyat di daerah.
"Saya tidak ingin berbicara dengan pertanyaan apakah DPD diperlukan, tapi saya bertanya apakah bangsa Indonesia perlu mempertahankan sistem ketatanegaraan seperti ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Guru besar UI ini menjelaskan bahwa semua negara memiliki tiga komponen yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Ketika Indonesia didirikan, jelas Farouk, maka berkumpul tokoh tanpa persoalkan wilayah yang jumlah penduduknya sedikit atau banyak.
Farouk pun tak keberatan jika ada tawaran diskusi dengan PKB mengenai hal tersebut. Dia menekankan DPD tidak meminta disejajarkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun kewenangan DPD perlu diperkuat agar tak dinilai tanggung yang tanpa pengaruh politik.
"Ini mau kita seimbangkan. Dengan misi ini kami mau luruskan, dengan wilayah yang luas lalu dikelola dengan sentralistik sudah waktunya. 70 tahun Indonesia merdeka nelayan masih seperti ini karena ada yang salah yaitu politik desentralisasi dan ini yang mau kita sampaikan," tegasnya
Menyinggung kewenangan apa yang ingin ditambah DPD, Farouk mengatakan apapun yang diberikan DPR ke DPD. Yang penting, kata dia, menyeimbangkan antara perwakilan politik dan daerah. "Apa saja oleh wakil rakyat berikan kepada DPD agar ada keseimbangan antara perwakilan politik dan perwakilan daerah," tuturnya.
Maka itu, bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2016, Farouk mempercayakan hal tersebut kepada media dengan salah satu tugasnya sebagai kontrol sosial. "Kita optimis dan peran pers menentukan, kami ajak pers untuk meluruskan," tandas Farouk.
(maf)
