Komisi III DPR Telah Bentuk Panja Freeport
Rabu, 03 Februari 2016 - 08:54 WIB
Komisi III DPR Telah Bentuk Panja Freeport
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap berbagai persoalan berkaitan PT Freeport Indonesia.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengungkapkan, Panja Freeport sudah dibentuk pekan lalu.
Dalam panja ini, Benny ditunjuk sebagai ketua. Namun Benny mengaku panja belum melakukan pembahasan.
Menurut dia, panja masih membuat rencana kerja, termasuk mempertajam tujuan pembentukan panja dan menyusun target agar tidak mengintervensi proses hukum.
"Nanti rapat-rapatnya digelar terbuka kepada umum," ujar Benny saat dikonfirmasi, Rabu (3/2/2016).
Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan meski Panja Freeport belum urgen dan memaksa untuk dibentuk.
Kendati demikian dia berharap agar panja dapat bekerja sesuai koridornya. Menurut politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, panja hanya dapat mengawasi proses hukum dari awal sampai akhir dan tidak bermuatan politis.
"Posisi PPP adalah mempersilakan Panja berjalan sesuai dengan koridor fungsi pengawasan DPR," ucap Arsul.
PILIHAN:
Bahas Munas Golkar, JK, Ical dan Agung Akan Bertemu
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengungkapkan, Panja Freeport sudah dibentuk pekan lalu.
Dalam panja ini, Benny ditunjuk sebagai ketua. Namun Benny mengaku panja belum melakukan pembahasan.
Menurut dia, panja masih membuat rencana kerja, termasuk mempertajam tujuan pembentukan panja dan menyusun target agar tidak mengintervensi proses hukum.
"Nanti rapat-rapatnya digelar terbuka kepada umum," ujar Benny saat dikonfirmasi, Rabu (3/2/2016).
Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan meski Panja Freeport belum urgen dan memaksa untuk dibentuk.
Kendati demikian dia berharap agar panja dapat bekerja sesuai koridornya. Menurut politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, panja hanya dapat mengawasi proses hukum dari awal sampai akhir dan tidak bermuatan politis.
"Posisi PPP adalah mempersilakan Panja berjalan sesuai dengan koridor fungsi pengawasan DPR," ucap Arsul.
PILIHAN:
Bahas Munas Golkar, JK, Ical dan Agung Akan Bertemu
(dam)
