Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Djan: PPP Gabung Koalisi Pemerintah Jokowi Atas Perintah Mbah Mun
Djan: PPP Gabung Koalisi Pemerintah Jokowi Atas Perintah Mbah Mun
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan resmi menyatakan bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya dengan pemerintah.
Kata dia, awalnya Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Pakar PPP mengirim surat ke Presiden Jokowi. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK MenkumHAM.
“Kala itu Mbah Maimun berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah,” kata Djan di Rapimnas II PPP yang digelar di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).
“Karena beliau (Mbah Maimun) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya. Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan,” sambung dia.
Rapimnas PPP yang digelar di Puncak adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu. Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP kemarin, Kamis 28 Januri 2016 untuk kemudian dibahas di Rapimnas.
Selanjutnya hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang. Ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar PPP.
Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 dengan PDIP.
Sementara yang keempat adalah, Rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan Mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).
Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan.
Sementara itu, Sekjen PPP Dimyati Natakusuma mengatakan, di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3),” tandas dia.
PILIHAN:
Yusril Sebut Menkumham seperti Sinterklas
Mundur, Andhi Nirwanto Tak Akur dengan Jaksa Agung?
Kata dia, awalnya Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Pakar PPP mengirim surat ke Presiden Jokowi. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK MenkumHAM.
“Kala itu Mbah Maimun berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah,” kata Djan di Rapimnas II PPP yang digelar di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).
“Karena beliau (Mbah Maimun) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya. Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan,” sambung dia.
Rapimnas PPP yang digelar di Puncak adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu. Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP kemarin, Kamis 28 Januri 2016 untuk kemudian dibahas di Rapimnas.
Selanjutnya hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang. Ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar PPP.
Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 dengan PDIP.
Sementara yang keempat adalah, Rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan Mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).
Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan.
Sementara itu, Sekjen PPP Dimyati Natakusuma mengatakan, di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3),” tandas dia.
PILIHAN:
Yusril Sebut Menkumham seperti Sinterklas
Mundur, Andhi Nirwanto Tak Akur dengan Jaksa Agung?
(kri)
Explore More