PPP Hasil Muktamar Jakarta Siap Fasilitasi Islah

JAKARTA - Sejumlah pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di jalan Medan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kedatangan pengurus PPP itu untuk menyampaikan rencana islah atau perdamaian antara kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz dan Muktamar Surayabaya yang dipimpin M Romahurmuziy atau Romi.

Ketua DPP PPP Habil Marati mengatakan, PPP hasil Muktamar Jakarta mengaku siap memfasilitasi islah tanpa adanya Muktamar atau Muktamar Islah.

"Kenapa (Islah tidak pakai Muktamar) karena di bawah ini cuma 1.500 pesertanya, sekarang jadi 3.500 karena ada DPD, DPC, apalagi karena Pak Romi telah merubah nomenklatur. Ini bisa jadi chaos (kisruh)," kata Habil di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Habil mengatakan, pihaknya menginginkan agar islah tidak keluar dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya telah memenangkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta.

"Karena nanti (muktamar) ada potensi untuk digugat lagi. Tadi Pak Luhut sangat respect konsen dengan ide saya dan Fernita (Fernita Darwis, PPP kubu Djan Faridz) tentang metodologi islah tanpa muktamar. Pak Luhut merespons baik dan tidak melanggar putusan MA. Itu luar buasa," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Habil, tim adhoc yang terdiri atas 18 pengurus pusat PPP hasil Muktamar Jakarta siap memfasilitasi adanya islah.

Selanjutnya, dalam islah tersebut juga akan melakukan 'kocok ulang' untuk mengakomodasi kepentingan PPP hasil Muktamar Surabaya.

"Sekarang ini yang ada itu Muktamar Jakarta. Jadi kalau orang mau islah ya gunakan hasil Muktamar Jakarta untuk islah. Jadi kalau anda tidak seruju dengan ini saya pikir kenapa perbedaan seperti ini kita harus keluar," tuturnya. (Rakhmat)

PILIHAN:

Wakil Jaksa Agung Mundur