Kurangi Kunjungan Kerja, DPR Klaim Hemat Rp139 Miliar
Rabu, 27 Januari 2016 - 21:24 WIB
Kurangi Kunjungan Kerja, DPR Klaim Hemat Rp139 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Pemimpin DPR beserta Pemimpin fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan Sekretariat Jenderal DPR telah memutuskan mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri dan masa reses.
Melalui kebijakan tersebut, DPR menghemat anggaran kunjungan kerja (kunker) sebesar Rp139 miliar dari total anggaran Rp360 miliar.
"Terkait anggaran kunker terdapat pengurangan alokasi sebesar Rp139.150.326.000 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp360 miliar," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Ade menjelaskan rapat memutuskan kunker ke luar negeri terkait legislasi, penganggaran, dan panitia khusus (pansus) dikurangi untuk komisi-komisi, kecuali untuk komisi yang membidangi hubungan luar negeri, komisi terkait penyelenggaraan haji dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
"Untuk komisi-komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan) lain tetap akan diberikan kesempatan setahun sekali," katanya.
Selain itu, kata dia, diputuskan reses menjadi 17 hari. Sebelumnya reses DPR selama empat hingga lima minggu. Menurut dia, pengurangan masa reses itu bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Dewan terutama legislasi.
Dengan demikian, kata dia, legislasi yang sudah ditetapkan di rapat paripurna sebanyak 40 rancangan undang-undang dapat dicapai.
Dengan rincian, sembilan hari ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, lima hari kunker komisi, dan tiga hari sosialisasi UU. "Apabila berkaitan dengan tugas MPR yakni sosialisasi MPR yang merupakan tugas DPR merangkap tugas MPR. Tapi sebagai DPR hanya 17 hari," tuturnya.
Ade yakin DPR dapat memenuhi target pembahasan legislasi pada tahun 2016 sebanyak 30-37 RUU. Namun dia mengingatkan komitmen para menteri yang ikut membahas RUU untuk hadir setiap pembahasan dan membantu akselerasi legislasi DPR.
Ade menambahkan, pembatasan kunker ke luar negeri ini akan dibahas secara detail dan akan disusun matriks oleh Wakil Ketua DPR bidang Kesra Fahri Hamzah, BURT dan Sekjen DPR. "Tentunya akan diedarkan ke fraksi-fraksi dan anggota," katanya.
PILIHAN:
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik
Melalui kebijakan tersebut, DPR menghemat anggaran kunjungan kerja (kunker) sebesar Rp139 miliar dari total anggaran Rp360 miliar.
"Terkait anggaran kunker terdapat pengurangan alokasi sebesar Rp139.150.326.000 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp360 miliar," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Ade menjelaskan rapat memutuskan kunker ke luar negeri terkait legislasi, penganggaran, dan panitia khusus (pansus) dikurangi untuk komisi-komisi, kecuali untuk komisi yang membidangi hubungan luar negeri, komisi terkait penyelenggaraan haji dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
"Untuk komisi-komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan) lain tetap akan diberikan kesempatan setahun sekali," katanya.
Selain itu, kata dia, diputuskan reses menjadi 17 hari. Sebelumnya reses DPR selama empat hingga lima minggu. Menurut dia, pengurangan masa reses itu bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Dewan terutama legislasi.
Dengan demikian, kata dia, legislasi yang sudah ditetapkan di rapat paripurna sebanyak 40 rancangan undang-undang dapat dicapai.
Dengan rincian, sembilan hari ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, lima hari kunker komisi, dan tiga hari sosialisasi UU. "Apabila berkaitan dengan tugas MPR yakni sosialisasi MPR yang merupakan tugas DPR merangkap tugas MPR. Tapi sebagai DPR hanya 17 hari," tuturnya.
Ade yakin DPR dapat memenuhi target pembahasan legislasi pada tahun 2016 sebanyak 30-37 RUU. Namun dia mengingatkan komitmen para menteri yang ikut membahas RUU untuk hadir setiap pembahasan dan membantu akselerasi legislasi DPR.
Ade menambahkan, pembatasan kunker ke luar negeri ini akan dibahas secara detail dan akan disusun matriks oleh Wakil Ketua DPR bidang Kesra Fahri Hamzah, BURT dan Sekjen DPR. "Tentunya akan diedarkan ke fraksi-fraksi dan anggota," katanya.
PILIHAN:
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik
(dam)
