Masinton: Lebih Cepat Pansus Freeport Dibentuk, Lebih Baik
Rabu, 27 Januari 2016 - 20:48 WIB
Masinton: Lebih Cepat Pansus Freeport Dibentuk, Lebih Baik
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai penanganan persoalan terkait PT Freeport Indonesia lebih baik melalui panitia khusus (pansus) ketimbang panitia kerja (panja).
Menurut dia, semakin cepat pansus tentang Freeport dibentuk maka akan lebih baik karena dapat menuntaskan berbagai masalah menyangkut Freeport.
“Saya kira, lebih cepat lebih baik. Dibanding Panja, Pansus legitimasi lebih tinggi apalagi anggotanya lintas fraksi dan hasilnya dibawa ke paripurna. Pansus punya kewenangan memanggil semua pihak yang terkait dan ini membutuhkan waktu,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), masa kerja Pansus selama 60 hari dan jika dibutuhkan, bisa diperpanjang.
“Karena lingkup persoalan yang akan diselidiki cukup banyak, maka Pansus inilh yang paling tepat untuk Freeport. Misalnya melakukan review atas kontrak kontrak Freeport, tinggal disepakati, mulai kapan Pansus menyelidinya,” tutur Masinton. (Baca juga: Fahri Hamzah Ingin Ketua Umum Parpol Dorong Pansus Freeport)
Persoalan Freeport yang cukup menonjol dan bisa menjadi bahan penyelidikan Pansus antara lainoperasional PT Freeport di Indonesia sejak Kontrak Karya I dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, royalti, pembangunan smelter, lingkungan hidup,
Begitu juga dugaan pelanggaran etik dan prosedur formal terkait surat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 7 Oktober 2015 yang membalas surat Komisaris Utama PT FI James R. Moffet.
PILIHAN:
Rangkul PAN-Golkar, Pemerintah Bantah Bikin Koalisi Gemuk
Menurut dia, semakin cepat pansus tentang Freeport dibentuk maka akan lebih baik karena dapat menuntaskan berbagai masalah menyangkut Freeport.
“Saya kira, lebih cepat lebih baik. Dibanding Panja, Pansus legitimasi lebih tinggi apalagi anggotanya lintas fraksi dan hasilnya dibawa ke paripurna. Pansus punya kewenangan memanggil semua pihak yang terkait dan ini membutuhkan waktu,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), masa kerja Pansus selama 60 hari dan jika dibutuhkan, bisa diperpanjang.
“Karena lingkup persoalan yang akan diselidiki cukup banyak, maka Pansus inilh yang paling tepat untuk Freeport. Misalnya melakukan review atas kontrak kontrak Freeport, tinggal disepakati, mulai kapan Pansus menyelidinya,” tutur Masinton. (Baca juga: Fahri Hamzah Ingin Ketua Umum Parpol Dorong Pansus Freeport)
Persoalan Freeport yang cukup menonjol dan bisa menjadi bahan penyelidikan Pansus antara lainoperasional PT Freeport di Indonesia sejak Kontrak Karya I dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, royalti, pembangunan smelter, lingkungan hidup,
Begitu juga dugaan pelanggaran etik dan prosedur formal terkait surat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 7 Oktober 2015 yang membalas surat Komisaris Utama PT FI James R. Moffet.
PILIHAN:
Rangkul PAN-Golkar, Pemerintah Bantah Bikin Koalisi Gemuk
(dam)
