Pernyataan Menristek Soal LGBT Kembali Dikritik
Pernyataan Menristek Soal LGBT Kembali Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan Support Group and Resources Center on Sexuality Studies (SGRC) Universitas Indonesia (UI), terus menuai polemik.
Salah satunya Anggota DPR Irine Yusiana Roba Putri. Menurutnya pernyataan Menteri Nasir bertentangan dengan semangat antidiskriminasi yang menjadi dasar gagasan pendiri bangsa.
Seperti tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, semua warga negara memiliki hak dalam berserikat, berkumpul, dan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.
"Sebagai menteri seharusnya menimbang aspek penguatan kampus sebagai basis penegakan nilai antidiskriminasi, bukan malah menghalangi kegiatan sebuah kelompok yang mengadvokasi masalah gender," kata Irine lewat siaran pers kepada Sindonews, Senin 25 Januari 2016.
Menurut Irine, vonis baik-buruk atau benar-salah oleh Menteri Nasir terhadap keragaman yang ada, tidak boleh menggugurkan hak konstitusional kelompok tersebut.
Irine khawatir, jika pernyataan Menteri Nasir menjadi dasar pengambilan kebijakan di kampus, ini dapat menghancurkan kampus sebagai pusat penanaman nilai kesetaraan dan antidiskriminasi.
"Prinsipnya, sepanjang aktivitas tersebut tidak melanggar hukum dan ideologi negara, menurut saya tidak perlu dilarang," ungkapnya.
Irine menyatakan, dirinya tidak ingin hanya karena ada perbedaan orientasi lantas menjadi penghalang warga dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.
"Saya mendukung upaya setiap warga bebas dari kebijakan yang diskriminatif, terutama di institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kemajemukan seperti universitas," pungkasnya.
Pilihan:
Tiga Tokoh Ini Raih Penghargaan Gus Dur Award
Nama-nama Kader Muda yang Diisukan Jadi Caketum Golkar
Salah satunya Anggota DPR Irine Yusiana Roba Putri. Menurutnya pernyataan Menteri Nasir bertentangan dengan semangat antidiskriminasi yang menjadi dasar gagasan pendiri bangsa.
Seperti tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, semua warga negara memiliki hak dalam berserikat, berkumpul, dan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.
"Sebagai menteri seharusnya menimbang aspek penguatan kampus sebagai basis penegakan nilai antidiskriminasi, bukan malah menghalangi kegiatan sebuah kelompok yang mengadvokasi masalah gender," kata Irine lewat siaran pers kepada Sindonews, Senin 25 Januari 2016.
Menurut Irine, vonis baik-buruk atau benar-salah oleh Menteri Nasir terhadap keragaman yang ada, tidak boleh menggugurkan hak konstitusional kelompok tersebut.
Irine khawatir, jika pernyataan Menteri Nasir menjadi dasar pengambilan kebijakan di kampus, ini dapat menghancurkan kampus sebagai pusat penanaman nilai kesetaraan dan antidiskriminasi.
"Prinsipnya, sepanjang aktivitas tersebut tidak melanggar hukum dan ideologi negara, menurut saya tidak perlu dilarang," ungkapnya.
Irine menyatakan, dirinya tidak ingin hanya karena ada perbedaan orientasi lantas menjadi penghalang warga dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.
"Saya mendukung upaya setiap warga bebas dari kebijakan yang diskriminatif, terutama di institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kemajemukan seperti universitas," pungkasnya.
Pilihan:
Tiga Tokoh Ini Raih Penghargaan Gus Dur Award
Nama-nama Kader Muda yang Diisukan Jadi Caketum Golkar
(maf)
Explore More