Terkait Gafatar, Pemerintah Gagal Lakukan Pengawasan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqul Hadi menilai kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di tengah masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika pemerintah bisa mencegah sejak awal, Gafatar tak akan jadi persoalan saat ini.

"Menurut saya munculnya keberadaan organisasi seperti ini harusnya pemerintahlah yang harus segera merapikannya. Munculnya Gafatar ini kan kita tahu meresahkan warga masyarakat ya terutama warga yang tinggal berdekatan dengan mereka," ujarnya dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

"Saya melihat di televisi, di tengah cuaca yang buruk anak kecil yang digendong oleh ibunya terlantar dan itu sangat miris ya dilihatnya. Hal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi ya," sambungnya.

Menurut Taufiq, harusnya pemerintah pusat bisa melakukan pengawasan ketat mencegah berkembangnya Gafatar. Peran yang sama juga harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pengawasan.

"Menurut saya ini tidak maksimal ya. Perlakuan pengawasannya tidak maksimal sehingga terjadi masalah yang bisa dibilang cukup besar ini terjadi," tandasnya.

PILIHAN:
Rayakan HUT ke-69, PDIP Gelar Doa Bersama di Kediaman Megawati

Rotasi Anggota di Komisi & AKD, Internal Fraksi Golkar Bergejolak