Komnas HAM Minta Pemerintah Bijaksana Cermati Persoalan Gafatar
Sabtu, 23 Januari 2016 - 12:36 WIB
Komnas HAM Minta Pemerintah Bijaksana Cermati Persoalan Gafatar
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Terutama banyaknya orang yang hilang karena ikut bergabung dengan organisasi ini.
Nama Gafatar seketika menyeruak kepermukaan saat banyaknya laporan para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Banyaknya aksi penolakan dan pengusiran kepada pengikut Gafatar di berbagai daerah menjadi permasalahan baru.
"Orang dipaksa, untuk tinggal di tempat yang tidak dia kehendaki. Ini semua menyangkut hak orang. Jadi kita harus menanyakan dulu," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam sebuah diskusi bertemakan 'Astaga Gafatar' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
Karena itu, dia menilai, pemerintah harus bijaksana mencermati persoalan ini. Agar tak ada pihak yang merasa dilanggar hak asasi manusianya sebagai warga negara.
"Saat terjadi seperti ini, kita hanya bisa melihat dampaknya. Ini semua harus didalami. Semua bisa terselesaikan asal jangan general. Kalu general yang sudah-sudah masalah tidak akan selesai," jelas Nur Kholis.
PILIHAN:
Politikus Golkar Ini Bersumpah Tak Terima Rp69 M dari Damayanti
Rotasi Fraksi Golkar, Tantowi Digeser Jabat Wakil Ketua BKSAP
Nama Gafatar seketika menyeruak kepermukaan saat banyaknya laporan para keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Banyaknya aksi penolakan dan pengusiran kepada pengikut Gafatar di berbagai daerah menjadi permasalahan baru.
"Orang dipaksa, untuk tinggal di tempat yang tidak dia kehendaki. Ini semua menyangkut hak orang. Jadi kita harus menanyakan dulu," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam sebuah diskusi bertemakan 'Astaga Gafatar' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).
Karena itu, dia menilai, pemerintah harus bijaksana mencermati persoalan ini. Agar tak ada pihak yang merasa dilanggar hak asasi manusianya sebagai warga negara.
"Saat terjadi seperti ini, kita hanya bisa melihat dampaknya. Ini semua harus didalami. Semua bisa terselesaikan asal jangan general. Kalu general yang sudah-sudah masalah tidak akan selesai," jelas Nur Kholis.
PILIHAN:
Politikus Golkar Ini Bersumpah Tak Terima Rp69 M dari Damayanti
Rotasi Fraksi Golkar, Tantowi Digeser Jabat Wakil Ketua BKSAP
(kri)
