Jokowi Diminta Segera Laksanakan Rekomendasi Pansus Pelindo II
Jokowi Diminta Segera Laksanakan Rekomendasi Pansus Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Anggota Pansus DPR yang menyelidiki dugaan penyimpangan di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II M Hekal menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melaksanakan rekomendasi pansus.
Politikus Partai Gerindra itu memberi waktu bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi pansus paling lambat pada akhir Februari 2016.
"Saya masih memberi ruang sampai Februari ini karena kita nanti harus tutup pansus dan finalkan temuan-temuan pansus," ujar Hekal saat dikonfirmasi, Jumat (22/1/2016).
Hekal mengatakan pansus sedang menyelidiki lebih dalam permasalahan yang ada PT Pelindo II.
Pasalnya dalam laporan pansus tahap I, sudah cukup berfokus pada kerja sama antara Pelindo II terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang ditemukan indikasi pelanggaran dan kerugian negara.
"Sekarang kita bergerak ke item-item lain di Pelindo, tapi karena materinya banyak yang saling terkait tentu tambahan materi atau temuan baru akan selalu bermunculan," kata Hekal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menyebut Pansus akan berfokus pada anak pelabuhan PT Pelindo II yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.
"Pansus sekarang mengarah ke pekerjaan rumah yang kemarin belum selesai, yaitu (Terminal Petikemas) Koja, Kalibaru dan Global Bond," ujar Hekal.
Sebelumnya, Pansus Pelindo II telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Presiden Jokowi. Salah satunya mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
PILIHAN:
PPP Kubu Djan Faridz Merasa Ditindas
Politikus Partai Gerindra itu memberi waktu bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi pansus paling lambat pada akhir Februari 2016.
"Saya masih memberi ruang sampai Februari ini karena kita nanti harus tutup pansus dan finalkan temuan-temuan pansus," ujar Hekal saat dikonfirmasi, Jumat (22/1/2016).
Hekal mengatakan pansus sedang menyelidiki lebih dalam permasalahan yang ada PT Pelindo II.
Pasalnya dalam laporan pansus tahap I, sudah cukup berfokus pada kerja sama antara Pelindo II terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang ditemukan indikasi pelanggaran dan kerugian negara.
"Sekarang kita bergerak ke item-item lain di Pelindo, tapi karena materinya banyak yang saling terkait tentu tambahan materi atau temuan baru akan selalu bermunculan," kata Hekal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menyebut Pansus akan berfokus pada anak pelabuhan PT Pelindo II yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.
"Pansus sekarang mengarah ke pekerjaan rumah yang kemarin belum selesai, yaitu (Terminal Petikemas) Koja, Kalibaru dan Global Bond," ujar Hekal.
Sebelumnya, Pansus Pelindo II telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Presiden Jokowi. Salah satunya mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
PILIHAN:
PPP Kubu Djan Faridz Merasa Ditindas
(dam)
Explore More