DPD dan DPR Dorong Pembentukan Pansus Freeport
Rabu, 20 Januari 2016 - 20:07 WIB
DPD dan DPR Dorong Pembentukan Pansus Freeport
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat perlunya Panitia Khusus atau Pansus skandal PT Freeport dibentuk.
Tujuannya untuk menuntaskan berbagai persoalan terkait pertambangan Freeport dan juga karut marut masalah pertambangan di Tanah Air.
Demikian pandangan anggota DPR Fraksi Gerindra, Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD Baiq Dyah Ratu Ganefi, ketika dimintai tanggapannya terpisah, Rabu (20/1/2016).
Keduanya mengemukakan pendapat atas rencana dewan membentuk Pansus Freeport untuk mengurai dan menuntaskan persoalan sekitar Freeport dan masalah pertambangan secara keseluruhan.
"Karena itu setelah terbentuk, Pansus Freeport harus segera memanggil orang-orang yang terkait langsung dengan masalah ini. Sehingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang harus diambil," kata Elnino.
Elnino menegaskan, Fraksi Gerindra, sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport. Sebab persoalan di Freeport begitu menyita perhatian masyarakat, setelah kasus pertemuan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid mencuat dan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Persoalan pertemuan itu sangat kecil. Justru persoalan besar adalah menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dan kaitannya manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia," ungkap Elnino.
"Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) perpanjangan kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba," imbuhnya.
Karena itu menurutnya, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil Pansus, apa dan mengapa dia mengeluarkan SK lebih awal, pasti ada hal yang perlu digali dari sana. Juga pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport.
Ditanya soal perlukah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dipanggil juga karena keluarganya sempat bertemu dengan pimpinan Freeport di AS beberapa waktu lalu, Elnino menyerahkan masalah ke Pansus.
“Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK dipanggil, itu kewenangan Pansus,” kata Anggota Komisi I DPR ini.
“Kita tidak antiinvestor asing, justru adanya investasi asing itu harus lebih membawa manfaat, bukan mudarat,” tambahnya.
Dukungan penuh untuk membentuk Pansus Freeport juga dikemukakan Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Dyah Ratu Ganefi. Menurutnya, Pansus Freeport sangat perlu dibentuk segera karena banyak persoalan di lingkup pertambangan besar di Tanah Air, seperti Freeport.
“Di daerah kami, tambang Newmont, juga sempat menyita perhatian publik saat divestasi saham beberapa waktu lalu,” ucap Dyah.
Dyah setuju, orang-orang yang terkait dan mengetahui soal Freeport seperti Menteri ESDM Sudirman Said dipanggil dan dimintai keterangan soal SK perpanjangan kontrak yang dikeluarkannya.
Pilihan:
2 Aktor Skandal Freeport Mundur, Sekarang Giliran Sudirman Said
Tujuannya untuk menuntaskan berbagai persoalan terkait pertambangan Freeport dan juga karut marut masalah pertambangan di Tanah Air.
Demikian pandangan anggota DPR Fraksi Gerindra, Elnino M Husein Mohi dan anggota DPD Baiq Dyah Ratu Ganefi, ketika dimintai tanggapannya terpisah, Rabu (20/1/2016).
Keduanya mengemukakan pendapat atas rencana dewan membentuk Pansus Freeport untuk mengurai dan menuntaskan persoalan sekitar Freeport dan masalah pertambangan secara keseluruhan.
"Karena itu setelah terbentuk, Pansus Freeport harus segera memanggil orang-orang yang terkait langsung dengan masalah ini. Sehingga masyarakat Indonesia bisa mengetahui duduk persoalan dan solusi yang harus diambil," kata Elnino.
Elnino menegaskan, Fraksi Gerindra, sejak awal mendukung pembentukan Pansus Freeport. Sebab persoalan di Freeport begitu menyita perhatian masyarakat, setelah kasus pertemuan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin dengan Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid mencuat dan dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Persoalan pertemuan itu sangat kecil. Justru persoalan besar adalah menyangkut eksistensi Freeport di Indonesia dan kaitannya manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia," ungkap Elnino.
"Juga soal pejabat negara yang bermain dengan perizinan, seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang jauh-jauh hari sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) perpanjangan kontrak, padahal waktu pembahasan pun belum tiba," imbuhnya.
Karena itu menurutnya, orang seperti Sudirman Said harus dipanggil Pansus, apa dan mengapa dia mengeluarkan SK lebih awal, pasti ada hal yang perlu digali dari sana. Juga pihak lain yang sangat mengetahui soal Freeport.
Ditanya soal perlukah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dipanggil juga karena keluarganya sempat bertemu dengan pimpinan Freeport di AS beberapa waktu lalu, Elnino menyerahkan masalah ke Pansus.
“Biar saja Pansus nanti yang mengurus soal ini. Perlu atau tidak JK dipanggil, itu kewenangan Pansus,” kata Anggota Komisi I DPR ini.
“Kita tidak antiinvestor asing, justru adanya investasi asing itu harus lebih membawa manfaat, bukan mudarat,” tambahnya.
Dukungan penuh untuk membentuk Pansus Freeport juga dikemukakan Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Dyah Ratu Ganefi. Menurutnya, Pansus Freeport sangat perlu dibentuk segera karena banyak persoalan di lingkup pertambangan besar di Tanah Air, seperti Freeport.
“Di daerah kami, tambang Newmont, juga sempat menyita perhatian publik saat divestasi saham beberapa waktu lalu,” ucap Dyah.
Dyah setuju, orang-orang yang terkait dan mengetahui soal Freeport seperti Menteri ESDM Sudirman Said dipanggil dan dimintai keterangan soal SK perpanjangan kontrak yang dikeluarkannya.
Pilihan:
2 Aktor Skandal Freeport Mundur, Sekarang Giliran Sudirman Said
(maf)
