DPR Tantang Kejagung Usut Putusan Menteri ESDM Terkait Freeport
Selasa, 19 Januari 2016 - 16:54 WIB
DPR Tantang Kejagung Usut Putusan Menteri ESDM Terkait Freeport
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Atgas meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelidiki kasus dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dalam putusannya terkait sinyal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Yakni soal surat 7 Oktober 2015 ke PT Freeport Indonesia.
"Mungkin Jaksa Agung belum menjawab menyangkut dugaan terhadap penyelundupan keputusan pemerintah yang dilakukan Menteri ESDM yang sebagaimana disinyalir oleh Menko Maritim dan Sumber Daya (Rizal Ramli) ternyata jauh faktanya terungkap," ujar Supratman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Menurut politikus Gerindra itu, surat tersebut menyalahi Undang-undang (UU) Minerba. Namun aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan tidak melakukan upaya apapun. Maka itu menilai adalah hal yang wajar apabila kasus pemufakatan jahat disebut-sebut bermuatan politis.
"Nah Persepsi itu (politis) yang kemudian menjadi tidak salah," ucap Supratman.
Supratman mengatakan, ada satu hal yang mungkin bisa di pertimbangkan Kejagung agar kesan politisasi dalam kasus pemufakatan jahat tersebut tidak muncul. Yakni perlu ada keseimbangan soal penanganan perkara.
"Kalau menurut pernyataan Menko Maritim ini kan luar biasa, ada perang antar geng, nah geng siapa yang dimaksud. Loh kok kenapa tidak dilakukan selidik menyangkut dugaan ini padahal bukti-bukti menurut kami lebih konkret," ungkapnya.
Untuk itu lanjut Supratman, pihaknya berharap agar tidak ada lagi anggapan profesional atau politis, perlu ada keseimbangan yang dilakukan yakni dalam hal selidik kepada menteri ESDM dalam perpanjangan kontrak Freeport.
"Nah ini mudah-mudahan dengan adanya jawaban Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum ini, kemungkinan persepsi terhadap upaya politisasi terkait kasus ini (Freeport) tidak jadi bias," tandasnya.
Pilihan:
Minim Bukti, MKD DPR Tak Proses Laporan Herman dan Novanto
Sinergi Antarlembaga Lebih Penting Dibanding Revisi UU Terorisme
"Mungkin Jaksa Agung belum menjawab menyangkut dugaan terhadap penyelundupan keputusan pemerintah yang dilakukan Menteri ESDM yang sebagaimana disinyalir oleh Menko Maritim dan Sumber Daya (Rizal Ramli) ternyata jauh faktanya terungkap," ujar Supratman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Menurut politikus Gerindra itu, surat tersebut menyalahi Undang-undang (UU) Minerba. Namun aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan tidak melakukan upaya apapun. Maka itu menilai adalah hal yang wajar apabila kasus pemufakatan jahat disebut-sebut bermuatan politis.
"Nah Persepsi itu (politis) yang kemudian menjadi tidak salah," ucap Supratman.
Supratman mengatakan, ada satu hal yang mungkin bisa di pertimbangkan Kejagung agar kesan politisasi dalam kasus pemufakatan jahat tersebut tidak muncul. Yakni perlu ada keseimbangan soal penanganan perkara.
"Kalau menurut pernyataan Menko Maritim ini kan luar biasa, ada perang antar geng, nah geng siapa yang dimaksud. Loh kok kenapa tidak dilakukan selidik menyangkut dugaan ini padahal bukti-bukti menurut kami lebih konkret," ungkapnya.
Untuk itu lanjut Supratman, pihaknya berharap agar tidak ada lagi anggapan profesional atau politis, perlu ada keseimbangan yang dilakukan yakni dalam hal selidik kepada menteri ESDM dalam perpanjangan kontrak Freeport.
"Nah ini mudah-mudahan dengan adanya jawaban Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum ini, kemungkinan persepsi terhadap upaya politisasi terkait kasus ini (Freeport) tidak jadi bias," tandasnya.
Pilihan:
Minim Bukti, MKD DPR Tak Proses Laporan Herman dan Novanto
Sinergi Antarlembaga Lebih Penting Dibanding Revisi UU Terorisme
(maf)
