Prasetyo dan Nasdem 'Bagai Duri dalam Daging' Pemerintah Jokowi
Prasetyo dan Nasdem 'Bagai Duri dalam Daging' Pemerintah Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dan mengeluarkan Partai Nasdem sebagai salah satu anggota koalisi pendukungnya.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) M Budyatna mengatakan, Jokowi harus membuat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara (Sumut) sebagai alasan membersihkan pemerintahannya maupun koalisinya dari indikasi kuat pemufakatan jahat yang diduga dilakukan elite Nasdem.
"Agar tidak menjadi beban di masa datang, Jokowi harus mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dari kabinetnya sekaligus menggusur Partai Nasdem dari koalisi pemerintahannya," ujar Budyatna saat dikonfirmasi, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, akan berbahaya untuk Jokowi jika tidak mencopot Prasetyo. Budyatna menilai, Jokowi bisa saja terseret dalam masalah tersebut. Pasalnya indikasi adanya pemufakatan jahat sangat kuat.
"Dengan adanya pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dana bansos Provinsi Sumut," tegas Budyatna.
Menurutnya, jika Jokowi bisa meminta MKD dalam memutuskan perkara Papa Minta Saham untuk mendengar desakan masyarakat, maka seharusnya Jokowi sendiri dalam hal ini bisa mendengarkan keinginan masyarakat, agar kasus ini dibongkar sampai ke akarnya dan mencopot Jaksa Agung.
Akan sangat aneh jika Jokowi bisa meminta MKD seperti itu sehingga membuat Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR, namun dirinya sama sekali tidak mengambil tindakan dengan menggunakan hak prerogratifnya mengganti Jaksa Agung.
Padahal Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella sudah terbukti ikut andil dalam kasus tersebut.
"Jokowi malah membiarkan Jaksa Agung yang juga kader Partai Nasdem tetap menempati posisinya dan juga membiarkan Partai Nasdem berada dalam pemerintahannya karena ketua umumnya juga hadir dalam pertemuan tersebut," ungkap Budyata.
Dia juga mengecam Jaksa Agung yang menurutnya tidak memiliki rasa malu karena terus mencari-cari kesalahan orang lain dalam kasus Papa Minta Saham, tapi tidak bergerak sama sekali dalam kasus dana bansos dan bahkan berani mencopot penyidik kejaksaan di Sumut yang mengusut kasus tersebut.
"Kalau saya lihat kesalahan Jaksa Agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga, tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir," imbuhnya.
Langkah Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang terus menegaskan akan mengusut kasus Papa Minta Saham, diyakini Budyatna juga sekadar untuk mengalihkan isu kasus korupsi dana bansos.
"Langkah ini saya yakin hanya sekadar untuk mengalihkan isu saja. Dengan semua fakta itu, maka Jokowi sekali lagi harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Nasdem dari koalisinya yang otomatis mengeluarkan Jaksa Agung dari kabinet. Sekali dayung, dua masalah selesai," tandas Budyatna.
Pilihan:
Orde Baru Dinilai Masih Lebih Baik Dibanding Era Jokowi-JK
Di Blog Bahrun Naim Ungkap Bahrun Berada di Suriah
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) M Budyatna mengatakan, Jokowi harus membuat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara (Sumut) sebagai alasan membersihkan pemerintahannya maupun koalisinya dari indikasi kuat pemufakatan jahat yang diduga dilakukan elite Nasdem.
"Agar tidak menjadi beban di masa datang, Jokowi harus mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dari kabinetnya sekaligus menggusur Partai Nasdem dari koalisi pemerintahannya," ujar Budyatna saat dikonfirmasi, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, akan berbahaya untuk Jokowi jika tidak mencopot Prasetyo. Budyatna menilai, Jokowi bisa saja terseret dalam masalah tersebut. Pasalnya indikasi adanya pemufakatan jahat sangat kuat.
"Dengan adanya pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dengan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dana bansos Provinsi Sumut," tegas Budyatna.
Menurutnya, jika Jokowi bisa meminta MKD dalam memutuskan perkara Papa Minta Saham untuk mendengar desakan masyarakat, maka seharusnya Jokowi sendiri dalam hal ini bisa mendengarkan keinginan masyarakat, agar kasus ini dibongkar sampai ke akarnya dan mencopot Jaksa Agung.
Akan sangat aneh jika Jokowi bisa meminta MKD seperti itu sehingga membuat Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR, namun dirinya sama sekali tidak mengambil tindakan dengan menggunakan hak prerogratifnya mengganti Jaksa Agung.
Padahal Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella sudah terbukti ikut andil dalam kasus tersebut.
"Jokowi malah membiarkan Jaksa Agung yang juga kader Partai Nasdem tetap menempati posisinya dan juga membiarkan Partai Nasdem berada dalam pemerintahannya karena ketua umumnya juga hadir dalam pertemuan tersebut," ungkap Budyata.
Dia juga mengecam Jaksa Agung yang menurutnya tidak memiliki rasa malu karena terus mencari-cari kesalahan orang lain dalam kasus Papa Minta Saham, tapi tidak bergerak sama sekali dalam kasus dana bansos dan bahkan berani mencopot penyidik kejaksaan di Sumut yang mengusut kasus tersebut.
"Kalau saya lihat kesalahan Jaksa Agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga, tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir," imbuhnya.
Langkah Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang terus menegaskan akan mengusut kasus Papa Minta Saham, diyakini Budyatna juga sekadar untuk mengalihkan isu kasus korupsi dana bansos.
"Langkah ini saya yakin hanya sekadar untuk mengalihkan isu saja. Dengan semua fakta itu, maka Jokowi sekali lagi harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Nasdem dari koalisinya yang otomatis mengeluarkan Jaksa Agung dari kabinet. Sekali dayung, dua masalah selesai," tandas Budyatna.
Pilihan:
Orde Baru Dinilai Masih Lebih Baik Dibanding Era Jokowi-JK
Di Blog Bahrun Naim Ungkap Bahrun Berada di Suriah
(maf)
Explore More