DPR Minta Kemenag Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme

Senin, 18 Januari 2016 - 00:34 WIB
DPR Minta Kemenag Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme
DPR Minta Kemenag Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme
A A A
JAKARTA - Komisi VIII DPR menyesalkan ketidaktahuan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tentang keberadaan jaringan kelompok ISIS di Indonesia padahal Kemenag berperan penting dalam melakukan deradikalisasi di masyarakat. Karena itu, Komisi VIII DPR meminta agar Kemenag juga dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di tanah air.

"Komisi VIII menyayangkan adanya ketidakseragaman informasi mengenai keberadaan ISIS di Indonesia. Hal itu terbukti dari pernyataan menteri agama yang menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya ISIS di Indonesia," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Sementara, lanjut Saleh, pihak kepolisian dan BNPT menyebut secara tegas bahwa yang bertanggung jawab atas aksi teror di kawasan Thamrin dua hari lalu adalah ISIS. Hal ini menunjukan bahwa tidak adanya koordinasi antara pihak kepolisian dan BNPT dengan Kemenag.

"Padahal, kementerian agama semestinya bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia," timpalnya.

Dengan kondisi Menag yang tidak tahu akan keberadaan ISIS, lanjutnya, diyakini bahwa Kemenag belum memiliki data dan fakta tentang ISIS di Indonesia. Data dan fakta itu masih secara ekslusif dimiliki kepolisian dan BNPT.

Tidak heran jika kementerian agama tidak pernah dilibatkan dalam upaya antisipasi terhadap bahaya gerakan tersebut.

Menurut Saleh, Kemenag merupakan salah satu lembaga negara yang dinilai efektif dalam melakukan gerakan deradikalisasi di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini mengingat kementerian agama memiliki jaringan dan kantor yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia.

Jaringan dan aparaturnya tentu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang.

"KUA (kantor urusan agama) itu kan menyebar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh kecamatan memiliki KUA. Ada PNS yang bekerja di sana. Tugasnya ya membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama. Sayang sekali kalau jaringan seperti ini tidak dimanfaatkan," ujar politikus PAN itu.

Karena itu, Saleh meminta agar, Kemenag, Kepolisian, BNPT, dan lembaga-lembaga intelejen yang ada diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerja sama. Selain operasi penangkapan dan penegakan hukum, upaya-upaya persuasif dan antisipatif juga diperlukan.

"Itu (upaya persuasif-antisipatif) diyakini menjadi ranah kementerian agama yang selama ini bisa menjalin kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, sejumlah parpol turut mengucapkan bela sungkawanya atas teror bom dan senpi tersebut.

Parpol mengimbau agar masyarakat bersatu dalam menghadapi teror dan meningkatkan kewaspadan. Hal ini diungkapkan oleh Demokrat, Gerindra dan PAN.

"Mengecam perbuatan yang menyebabkan banyak warga sipil jadi korban, dan meminta kepada polisi, keamanan, intelijen, untuk lebih mengetatkan pengawasan dan informasi," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat Dede Yusuf kepada wartawan di DPR.

Kemudian, lanjut Dede, pihaknya mengajak warga untuk tidak takut akan ancaman terorisme. Serta, bersatu padu untuk melawan ancaman teror tersebut.

"Saya percaya bahwa pemerintah dapat mencegahnya. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini juga terhadap lingkungan sekitar," tutupnya.

Kemudian, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno juga meminta aparat secara cepat mengungkap dan menangkaap pelaku dan semua pihak yang bertaanggung jawab atas tindakan teror tersebut. Serta mengajak semua komponen bangsa untuk bersatu dan tidak goyah dalam menghadapi teror ini.

"Bangsa ini bangsa besar yang majemuk, teroris tidak akan pernah bisa mengoyak keberagaman Indonesia itu," kata Eddy kepada wartawan.

Kemudian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait terjadinya aksi teroris di Jakarta saat ini.

Sebab menurutnya, sikap saling menyalahkan itu tidak menyelesaikan permasalahan ancaman-ancaman teror yang terjadi belakangan ini.

"Dalam situasi seperti ini mari kita tidak saling menyalahkan, kita harus tetap bersatu," kata Dasco di Gedung DPR.

Menurut Dasco, tidak ada teror yang bisa meruntuhkan persatuan bangsa Indonesia. Dirinya mengapresiasi langkah kepolisian yang sigap dalam mengejar dan melumpuhkan para pelaku serta cepat mengamankan kondisi di sekitar lokasi teror.

"Selain itu kita juga memberikan apresiasi kepada institusi TNI serta saudara-saudara kita yang saling membantu dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi situasi ini," jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh segala upaya pemerintah untuk menggerakan TNI dan Polisi untuk mengejar semua pelaku terorisme.

"Kami sepenuhnya mendukung upaya pemerintah dalam menumpas seluruh aksi terorisme di Republik Indonesia dengan melibatkan TNI dan Polisi," tukasnya.
(sms)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7538 seconds (0.1#10.140)