Muktamar Islah Dianggap Solusi Akhiri Konflik PPP

JAKARTA - Muktamar dinilai menjadi satu-satunya cara untuk mendamaikan dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Politikus senior PPP Emron Pangkapi mengungkapkan PPP memerlukan forum untuk mengakhiri konflik.

"PPP memerlukan satu forum untuk melakukan konsolidasi nasional dalam sebuah perhelatan yang disebut muktamar islah (perdamaian)," tutur Emron‎ usai mengikuti pertemuan antara pengurus PPP dan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/1/2016). (Baca juga: Kubu Djan Faridz: Islah PPP Tak Harus Melalui Muktamar)

Emron mengatakan, konflik internal selama ini tidak menguntungkan kelangsungan PPP. Oleh karena itu, kata dia, muktamar islah diperlukan apalagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah membatalkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya, serta belum disahkan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.

‎Atas kondisi itu, kata dia, saat ini kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang memiliki keabsahan. "Insya Allah diselenggarakan selambatnya 2x14 hari terhitung hari ini," ucapnya.

Dia juga memastikan muktamar islah akan melibatkan kubu Djan Faridz."Insya Allah muktamar islah terlaksana. Pak Zarkasih Noer adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang pimpin rapat tadi malam," tuturnya.


PILIHAN:

PKS Tak Mau Umbar Polemik Fahri Hamzah