SK PPP Romi Dicabut, PPP Muktamar Bandung Gelar Rapat Harian
A
A
A
Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Mukatamar Bandung menggelar rapat harian menyikapi dicabutnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP PPP produk Muktamar Surabaya.
Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung M Romahurmuziy (Romi) memaparkan sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat harian ini.
Di antaranya yakni pemilihan pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP pengganti Suryadharma Ali yang terjerat kasus korupsi dana Haji di Kementerian Agama.
Tak hanya itu, rapat harian juga akan membahas wacana pelaksanaan Muktamar islah ataupun rekonsiliasi.
"Kita undang semua pengurus harian termasuk sembilan orang yang bergabung ke kubu Djan Faridz," ucap Romi di lokasi rapat di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, Jumat (8/1/2016).
Lebih lanjut Romi mengatakan, dalam forum ini juga akan dibahas rencana pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP sebagai langkah menuju pelaksanaan Muktamar islah.
"Untuk menentukan sikap selanjutnya, kita akan laksanakan Mukernas minggu depan. Jika muktamar harus dilaksanakan, maka itu bisa dilaksanakan sesuai dengan AD/ART partai," ucap Romi.
Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung M Romahurmuziy (Romi) memaparkan sejumlah agenda yang akan dibahas dalam rapat harian ini.
Di antaranya yakni pemilihan pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP pengganti Suryadharma Ali yang terjerat kasus korupsi dana Haji di Kementerian Agama.
Tak hanya itu, rapat harian juga akan membahas wacana pelaksanaan Muktamar islah ataupun rekonsiliasi.
"Kita undang semua pengurus harian termasuk sembilan orang yang bergabung ke kubu Djan Faridz," ucap Romi di lokasi rapat di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, Jumat (8/1/2016).
Lebih lanjut Romi mengatakan, dalam forum ini juga akan dibahas rencana pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP sebagai langkah menuju pelaksanaan Muktamar islah.
"Untuk menentukan sikap selanjutnya, kita akan laksanakan Mukernas minggu depan. Jika muktamar harus dilaksanakan, maka itu bisa dilaksanakan sesuai dengan AD/ART partai," ucap Romi.
(sms)