Bamsoet Sebut Fraksi Golkar Ical di DPR Sah, Lupakan Kubu Agung
Selasa, 05 Januari 2016 - 09:37 WIB
Bamsoet Sebut Fraksi Golkar Ical di DPR Sah, Lupakan Kubu Agung
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo menilai, apabila ada yang berpendapat bahwa Fraksi Golkar di DPR bermasalah atau ilegal, maka hal tersebut keliru. Pasalnya pengurus fraksi yang ada saat ini adalah produk Partai Golkar hasil Munas Riau sebelum kisruh Oktober 2014.
Sedangkan lanjut dia, konflik dualisme Golkar mulai terjadi pada Desember 2014. Dan kepengurusan fraksi tidak terpengaruh oleh periodesasi partai politik.
Bamsoet mengakui, memang dapat dianggap bermasalah jika dalam waktu dekat ini Partai Golkar melakukan pergantian pengurus fraksi karena bisa terjadi perdebatan soal legalitas.
Sehingga dia pun menjelaskan terkait pergantian Ketua DPR. Menurutnya, pergantian Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi di DPR adalah proses yang legal.
"Surat pengajuanya ditandatangani oleh Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo selaku Ketua dan Sekretaris Fraksi yang masih sah dan legal berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) MD3 pada tanggal 17 Desember 2014. Dan itu hingga kini belum ada perubahan," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (5/1/2015).
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu menyadari akan menjadi perdebatan jika yang menandatangi surat pengajuan pergantian DPR itu diajukan oleh pemimpin Fraksi Golkar yang baru.
Lantaran diajukan oleh DPP Partai Golkar setelah pencabutan SK Ancol dan berakhirnya periodesasi kepengurusan Riau pada akhir Desember 2014 dan kepengurusan Munas Bali belum mendapat legalisasi dari pemerintah.
"Jadi pengajuan pengganti Setya Novanto dengan Ade Komarudin legal dan taat asas sesuai ketentuan UU MD3," tegas Bamsoet.
Lalu, bagaimana jika ada yang memertanyakan usulan kubu Ancol alias Golkar versi Agung Laksono yang mengusung Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto?
"Jawabannya mudah. Kubu Ancol tidak punya fraksi di DPR yang legal dan diakui oleh negara. Karena yang memiliki legalitas dan diakui negara hingga saat ini adalah Fraksi Golkar yang dipimpin Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Jadi, ya lupakan saja," tandas Bamsoet.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Sedangkan lanjut dia, konflik dualisme Golkar mulai terjadi pada Desember 2014. Dan kepengurusan fraksi tidak terpengaruh oleh periodesasi partai politik.
Bamsoet mengakui, memang dapat dianggap bermasalah jika dalam waktu dekat ini Partai Golkar melakukan pergantian pengurus fraksi karena bisa terjadi perdebatan soal legalitas.
Sehingga dia pun menjelaskan terkait pergantian Ketua DPR. Menurutnya, pergantian Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi di DPR adalah proses yang legal.
"Surat pengajuanya ditandatangani oleh Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo selaku Ketua dan Sekretaris Fraksi yang masih sah dan legal berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) MD3 pada tanggal 17 Desember 2014. Dan itu hingga kini belum ada perubahan," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (5/1/2015).
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu menyadari akan menjadi perdebatan jika yang menandatangi surat pengajuan pergantian DPR itu diajukan oleh pemimpin Fraksi Golkar yang baru.
Lantaran diajukan oleh DPP Partai Golkar setelah pencabutan SK Ancol dan berakhirnya periodesasi kepengurusan Riau pada akhir Desember 2014 dan kepengurusan Munas Bali belum mendapat legalisasi dari pemerintah.
"Jadi pengajuan pengganti Setya Novanto dengan Ade Komarudin legal dan taat asas sesuai ketentuan UU MD3," tegas Bamsoet.
Lalu, bagaimana jika ada yang memertanyakan usulan kubu Ancol alias Golkar versi Agung Laksono yang mengusung Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto?
"Jawabannya mudah. Kubu Ancol tidak punya fraksi di DPR yang legal dan diakui oleh negara. Karena yang memiliki legalitas dan diakui negara hingga saat ini adalah Fraksi Golkar yang dipimpin Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Jadi, ya lupakan saja," tandas Bamsoet.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
(maf)
