Catatan Kritis Fadli Zon di Bidang Polhukam

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan sejumlah catatan kritis dalam bidang politik hukum dan keamanan (polhukam) yang terjadi sepanjang 2015.

Suksesnya gelaran Pilkada Serentak 2015 menjadi salah satu upaya pembangunan politik yang diapresiasi Fadli Zon.

"Sebagai Pilkada Serentak pertama kali, kekhawatiran yang muncul sangat besar. Namun berkat kerja sama semua pihak, pilkada berjalan baik," ucap Fadli Zon melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Jumat (1/1/2016).

"Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan," imbuh politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Namun Fadli prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Menurutnya, dinamika politik yang terjadi dipengaruhi berbagai kepentingan, baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi.

Dia berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat. Di bidang hukum, Fadli mengaku masih ada campur tangan politik dalam proses hukum.

"Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan," ucap Fadli.

Kegaduhan politik di DPR dan eksekutif juga tak luput dari sorotan Fadli. Kegaduhan politik menyebabkan target legislasi di DPR tidak tercapai.

"Karenanya, koordinasi antara DPR dan pemerintah bisa ditingkatkan. Terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini menjadi introspeksi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga," tandas Fadli.

Pilihan:

Kubu Agung Laksono: SK Dicabut, Pemerintah Tak Akui Golkar