Rekomendasi Pansus Pelindo II ke Pemerintah Dinilai Berlebihan
Sabtu, 26 Desember 2015 - 11:51 WIB
Rekomendasi Pansus Pelindo II ke Pemerintah Dinilai Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menilai, kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang kemudian melahirkan rekomendasi kepada pemerintah, dinilai terlalu berlebihan.
"Bahkan bisa dapat disebut sebagai intervensi legislatif kepada eksekutif," ujar Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Sabtu (26/12/2015).
Dia menilai, fungsi DPR salah satu di antaranya memang mengontrol pemerintah. Hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Mengkritisi dan kemudian memberi saran demi kepentingan rakyat adalah menjadi kewajiban anggota legislatif," ucap Hasanuddin.
Kemudian diharapkan pemerintah yakni presiden maupun menteri dengan pertimbangannya melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau solusi yang diajukan DPR.
Kendati demikian menurut TB Hasanuddin, dianggap terlalu masuk jika kemudian DPR ikut mengatur keputusan yang harus diambil, terutama siapa yang harus diganti atau siapa yang harus duduk di sebuah jabatan.
"Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden," tandas Hasanuddin.
Pilihan:
Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
"Bahkan bisa dapat disebut sebagai intervensi legislatif kepada eksekutif," ujar Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Sabtu (26/12/2015).
Dia menilai, fungsi DPR salah satu di antaranya memang mengontrol pemerintah. Hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Mengkritisi dan kemudian memberi saran demi kepentingan rakyat adalah menjadi kewajiban anggota legislatif," ucap Hasanuddin.
Kemudian diharapkan pemerintah yakni presiden maupun menteri dengan pertimbangannya melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau solusi yang diajukan DPR.
Kendati demikian menurut TB Hasanuddin, dianggap terlalu masuk jika kemudian DPR ikut mengatur keputusan yang harus diambil, terutama siapa yang harus diganti atau siapa yang harus duduk di sebuah jabatan.
"Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden," tandas Hasanuddin.
Pilihan:
Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
(maf)
