Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
Jum'at, 25 Desember 2015 - 03:24 WIB
Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
A
A
A
JAKARTA - Tiga partai politik (parpol) pendukung pemerintah yakni PDIP, PAN dan PKB mendesak adanya reshuffle kabinet jilid II, khususnya, mengganti Meneg BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. Pasalnya selain tak juga menunjukan prestasi, mereka juga kerap membuat kegaduhan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Ahmad Basarah menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja belum menunjukkan prestasi yang bagus selama lebih dari setahun ini.
Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memertimbangkan segera me-reshuffle menteri-menteri yang tidak menjalankan visi misi presiden dengan semestinya.
"Kami merasa cita-cita yang diusung Jokowi tidak didukung oleh kapasitas menteri yang ada, sehingga perlu ada reshuffle jilid II," ungkap Basarah ketika dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Basarah, PDIP bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan saat ini. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) diusung dan diprakarsai oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri sewaktu Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
"Secara moral dan ideologi, kami bertanggung jawab. Jadi, ketika menteri-menteri belum menunjukkan keberhasilan, perlu ada reshuffle. Ini kebutuhan agar pemerintahan ini berjalan efektif," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP PAN, Yandri Susanto. Dia meminta Presiden Jokowi tak ragu dalam melaksanakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR yang merekomendasikan untuk mencopot Rini Soemarno dalam reshuffle jilid II, karena terbukti melakukan pelanggaran Undang-undang (UU).
"Pak Jokowi enggak usah ragu (copot Rini). Orang 'di-backup' sama parlemen," tukas Sekretaris Fraksi PAN itu.
Selain itu, Yandri menilai wajar terhadap rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yakni mencopot Menteri Rini. Yang ganjil baginya adalah sikap Presiden Jokowi yang masih menganggap Rini sebagai menteri bersih dan berprestasi sehingga, masih dipertahankan.
"Sementara Dirut Pelindo II RJ Lino yang juga direkomendasikan Pansus untuk dicopot sudah dilakukan," ungkapnya.
"Ada apa nih Jokowi sama Rini? Kan sangat rigid kesalahannya di mana. Klaim dia bersih, hebat, ya faktanya enggak sesuai kenyataan. Sebaiknya Rini memang dicopot," tegas Yandri.
Kemudian Ketua Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq berpandangan, momen terbongkarnya skandal PT Freeport Indonesia semestinya menjadi alasan Jokowi untuk melakukan reshuffle, hal itu membuktikan bahwa sejumlah menteri-menterinya tidak kapabel dalam melaksanakan Nawa Cita.
"Ada beberapa menterinya belum bisa mengawal Nawa Cita, alih-alih mengawal justru malah bersekongkol," kata Maman saat dihubungi.
Pilihan:
Alasan Yusril Mundur sebagai Kuasa Hukum RJ Lino
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Ahmad Basarah menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja belum menunjukkan prestasi yang bagus selama lebih dari setahun ini.
Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memertimbangkan segera me-reshuffle menteri-menteri yang tidak menjalankan visi misi presiden dengan semestinya.
"Kami merasa cita-cita yang diusung Jokowi tidak didukung oleh kapasitas menteri yang ada, sehingga perlu ada reshuffle jilid II," ungkap Basarah ketika dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Basarah, PDIP bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan saat ini. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) diusung dan diprakarsai oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri sewaktu Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
"Secara moral dan ideologi, kami bertanggung jawab. Jadi, ketika menteri-menteri belum menunjukkan keberhasilan, perlu ada reshuffle. Ini kebutuhan agar pemerintahan ini berjalan efektif," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP PAN, Yandri Susanto. Dia meminta Presiden Jokowi tak ragu dalam melaksanakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR yang merekomendasikan untuk mencopot Rini Soemarno dalam reshuffle jilid II, karena terbukti melakukan pelanggaran Undang-undang (UU).
"Pak Jokowi enggak usah ragu (copot Rini). Orang 'di-backup' sama parlemen," tukas Sekretaris Fraksi PAN itu.
Selain itu, Yandri menilai wajar terhadap rekomendasi Pansus Angket Pelindo II yakni mencopot Menteri Rini. Yang ganjil baginya adalah sikap Presiden Jokowi yang masih menganggap Rini sebagai menteri bersih dan berprestasi sehingga, masih dipertahankan.
"Sementara Dirut Pelindo II RJ Lino yang juga direkomendasikan Pansus untuk dicopot sudah dilakukan," ungkapnya.
"Ada apa nih Jokowi sama Rini? Kan sangat rigid kesalahannya di mana. Klaim dia bersih, hebat, ya faktanya enggak sesuai kenyataan. Sebaiknya Rini memang dicopot," tegas Yandri.
Kemudian Ketua Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq berpandangan, momen terbongkarnya skandal PT Freeport Indonesia semestinya menjadi alasan Jokowi untuk melakukan reshuffle, hal itu membuktikan bahwa sejumlah menteri-menterinya tidak kapabel dalam melaksanakan Nawa Cita.
"Ada beberapa menterinya belum bisa mengawal Nawa Cita, alih-alih mengawal justru malah bersekongkol," kata Maman saat dihubungi.
Pilihan:
Alasan Yusril Mundur sebagai Kuasa Hukum RJ Lino
(maf)
