Pendukung Djan Faridz Demo Menkumham, PPP Romi Bereaksi
Pendukung Djan Faridz Demo Menkumham, PPP Romi Bereaksi
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepengurusan Romahurmuziy atau biasa disapa Romi hasil Muktamar Surabaya mengecam aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa dari PPP kepengurusan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta itu dianggap tidak mencerminkan perilaku partai berlambang Kakbah tersebut.
"PPP selalu mengedepankan sikap politik santun sebagaimana konsep Islam rahmatan lilalamin," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Aunur Rofiq dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Rabu (23/12/2015).
Menurutnya, Kemenkumham tidak perlu didesak untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PPP kepengurusan Djan Faridz dalam menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Alasannya, UU 51/2009 juncto UU 5/1986 tentang PTUN memberikan waktu 90 hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Kasasi TUN, 23 Oktober 2015. "Karenanya, demo hari ini mencerminkan ketidakpahaman atas UU dan mempertontonkan politik kekerasan dan gaya preman yang sama sekali bukan warna PPP," jelasnya.
Sebelumnya ratusan loyalis PPP kepengurusan Djan Faridz menyampaikan protes di depan Gedung Kemenkumham. Mereka mendesak Menkumham segera menindaklanjuti putusan PTUN untuk mengeluarkan SK PPP kepengurusan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta.
Baca: Djan Faridz Laporkan Romi ke Bareskrim Polri.
Demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa dari PPP kepengurusan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta itu dianggap tidak mencerminkan perilaku partai berlambang Kakbah tersebut.
"PPP selalu mengedepankan sikap politik santun sebagaimana konsep Islam rahmatan lilalamin," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Aunur Rofiq dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Rabu (23/12/2015).
Menurutnya, Kemenkumham tidak perlu didesak untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PPP kepengurusan Djan Faridz dalam menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Alasannya, UU 51/2009 juncto UU 5/1986 tentang PTUN memberikan waktu 90 hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Kasasi TUN, 23 Oktober 2015. "Karenanya, demo hari ini mencerminkan ketidakpahaman atas UU dan mempertontonkan politik kekerasan dan gaya preman yang sama sekali bukan warna PPP," jelasnya.
Sebelumnya ratusan loyalis PPP kepengurusan Djan Faridz menyampaikan protes di depan Gedung Kemenkumham. Mereka mendesak Menkumham segera menindaklanjuti putusan PTUN untuk mengeluarkan SK PPP kepengurusan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta.
Baca: Djan Faridz Laporkan Romi ke Bareskrim Polri.
(kur)
Explore More