Jokowi Hati-hati Jangan Terjebak Kepentingan Politik PDIP
Minggu, 20 Desember 2015 - 16:47 WIB
Jokowi Hati-hati Jangan Terjebak Kepentingan Politik PDIP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak terjebak kepentingan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mengorbankan iklim investasi yang mulai membaik.
Pakar Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting menilai ada motif tertentu di balik rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta presiden mencopot Meneg BUMN Rini Soemarno, Dirut Pelindo II RJ Lino dan membatalkan kerja sama investasi antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) di JICT.
"Sangat jelas terlihat motif utama pembentukan Pansus Pelindo II adalah mencopot meneg BUMN. Jika kepentingan seperti ini diakomodir, iklim investasi kita akan rusak dan kebijakan ekonomi presiden bakal gagal total," tegas Jamin saat dihubungi oleh wartawan, Minggu (20/12/2015).
(Baca juga: Paripurna DPR Rekomendasikan Jokowi Pecat Menteri Rini & RJ Lino)
Menurut Jamin, dari hasil rekomendasi dan data-data yang disampaikan, sangat jelas terlihat bahwa Pansus Pelindo II telah gagal untuk membuktikan alasan pembentukan pansus ini, yaitu dugaan adanya penyimpangan di Pelindo II.
Bahkan terkait perpanjangan kontrak JICT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya telah menegaskan tidak adanya kerugian negara dan hasil lembaga itu mengikat.
"Presiden harus melihat masalah ini secara utuh. Jangan sampai kepentingan partai mengalahkan kepentingan ekonomi nasional," tegasnya.
Pilihan:
Surat Terbuka Anak Ongen Klarifikasi Foto Jokowi-Nikita Mirzani
Jaksa Agung Sebut Skandal Freeport Ibarat Bubur Panas
Pakar Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting menilai ada motif tertentu di balik rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta presiden mencopot Meneg BUMN Rini Soemarno, Dirut Pelindo II RJ Lino dan membatalkan kerja sama investasi antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) di JICT.
"Sangat jelas terlihat motif utama pembentukan Pansus Pelindo II adalah mencopot meneg BUMN. Jika kepentingan seperti ini diakomodir, iklim investasi kita akan rusak dan kebijakan ekonomi presiden bakal gagal total," tegas Jamin saat dihubungi oleh wartawan, Minggu (20/12/2015).
(Baca juga: Paripurna DPR Rekomendasikan Jokowi Pecat Menteri Rini & RJ Lino)
Menurut Jamin, dari hasil rekomendasi dan data-data yang disampaikan, sangat jelas terlihat bahwa Pansus Pelindo II telah gagal untuk membuktikan alasan pembentukan pansus ini, yaitu dugaan adanya penyimpangan di Pelindo II.
Bahkan terkait perpanjangan kontrak JICT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya telah menegaskan tidak adanya kerugian negara dan hasil lembaga itu mengikat.
"Presiden harus melihat masalah ini secara utuh. Jangan sampai kepentingan partai mengalahkan kepentingan ekonomi nasional," tegasnya.
Pilihan:
Surat Terbuka Anak Ongen Klarifikasi Foto Jokowi-Nikita Mirzani
Jaksa Agung Sebut Skandal Freeport Ibarat Bubur Panas
(maf)
