Pansus Freeport Penting Usut Dugaan Permainan Pemerintah-Freeport
Pansus Freeport Penting Usut Dugaan Permainan Pemerintah-Freeport
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mendesak DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) Freeport untuk mendalami pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Pangi mengatakan, selama beberapa bulan terakhir DPR tengah disibukkan dengan perkara Ketua DPR yang dituding melanggar etika. Sementara itu, parlemen lupa dengan penyimpangan dan pelanggaran konstitusi oleh eksekutif yang secara diam-diam memberikan sinyal memperpanjang kontrak Freeport.
"Saya kira Pansus Freeport perlu dibentuk sebagai proses tekanan politik dan dilanjutkan pada proses hukum untuk penyelidikan dugaan perselingkuhan eksekutif dengan Freeport," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).
Lebih lanjut, Pangi mengungkapkan adanya skenario dan permainan politik agar DPR sibuk mengurus moralnya sehingga rabun mengawasi pemerintah.
"Banyak juga kinerja dan kebijakan pemerintah yang harus dikritisi seperti serapan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran, namun tidak mendapat pengawalan dan tekanan publik," kata Pangi.
"Sekarang siapa yang bisa kita harapkan mengawasi eksekutif bekerja ketika DPR sudah distrust publik," imbuhnya.
PILIHAN:
Ada Lobi-lobi di Pemilihan Capim KPK? Aziz: Saya Tidak Tahu
KPK Yakin Lima Komisioner Baru Bisa Jaga Integritas
Pangi mengatakan, selama beberapa bulan terakhir DPR tengah disibukkan dengan perkara Ketua DPR yang dituding melanggar etika. Sementara itu, parlemen lupa dengan penyimpangan dan pelanggaran konstitusi oleh eksekutif yang secara diam-diam memberikan sinyal memperpanjang kontrak Freeport.
"Saya kira Pansus Freeport perlu dibentuk sebagai proses tekanan politik dan dilanjutkan pada proses hukum untuk penyelidikan dugaan perselingkuhan eksekutif dengan Freeport," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).
Lebih lanjut, Pangi mengungkapkan adanya skenario dan permainan politik agar DPR sibuk mengurus moralnya sehingga rabun mengawasi pemerintah.
"Banyak juga kinerja dan kebijakan pemerintah yang harus dikritisi seperti serapan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran, namun tidak mendapat pengawalan dan tekanan publik," kata Pangi.
"Sekarang siapa yang bisa kita harapkan mengawasi eksekutif bekerja ketika DPR sudah distrust publik," imbuhnya.
PILIHAN:
Ada Lobi-lobi di Pemilihan Capim KPK? Aziz: Saya Tidak Tahu
KPK Yakin Lima Komisioner Baru Bisa Jaga Integritas
(kri)
Explore More