Putus Kasus Skandal Freeport, MKD Diminta Hindari Voting
Rabu, 16 Desember 2015 - 10:43 WIB
Putus Kasus Skandal Freeport, MKD Diminta Hindari Voting
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (16/12/2015) hari ini akan menggelar sidang putusan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengharapkan keputusan MKD diambil secara kolektif kolegial dan musyawarah mufakat, bukan melalui voting atau suara terbanyak.
Menurut dia, hal tersebut sudah tertuang dalam aturan yang dimiliki MKD. "Kalau saya mengusulkan, belum ada preseden MKD itu voting atau digelar terbuka karena dalam aturan jelas disebutkan. Saya kira itu tradisi yang baik," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Dia berharap MKD dapat memutuskan kasus itu secara independen tanpa dipengaruhi tekanan. (Baca juga: Menerka Putusan MKD Terkait Skandal Freeport)
Menurut Fahri, keputusan yang diambil di bawah tekanan akan bermasalah. Oleh karena itu, dia berharap keputusan MKD diambil dengan cara musyawarah mufakat.
"Lalu kita sebagai masyarakat beranjak kepada isu yang lebih besar yaitu isu nasional, kedaulatan sumber daya nasional, Freeport di Papua, dan lain-lain yang efeknya jauh lebih besar dari kehidupan kita berbangsa dan negara. Mudah-mudahan itu bisa terwujud," tutur Fahri
PILIHAN:
Basaria Ingin Hilangkan Ego Sektoral di KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengharapkan keputusan MKD diambil secara kolektif kolegial dan musyawarah mufakat, bukan melalui voting atau suara terbanyak.
Menurut dia, hal tersebut sudah tertuang dalam aturan yang dimiliki MKD. "Kalau saya mengusulkan, belum ada preseden MKD itu voting atau digelar terbuka karena dalam aturan jelas disebutkan. Saya kira itu tradisi yang baik," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Dia berharap MKD dapat memutuskan kasus itu secara independen tanpa dipengaruhi tekanan. (Baca juga: Menerka Putusan MKD Terkait Skandal Freeport)
Menurut Fahri, keputusan yang diambil di bawah tekanan akan bermasalah. Oleh karena itu, dia berharap keputusan MKD diambil dengan cara musyawarah mufakat.
"Lalu kita sebagai masyarakat beranjak kepada isu yang lebih besar yaitu isu nasional, kedaulatan sumber daya nasional, Freeport di Papua, dan lain-lain yang efeknya jauh lebih besar dari kehidupan kita berbangsa dan negara. Mudah-mudahan itu bisa terwujud," tutur Fahri
PILIHAN:
Basaria Ingin Hilangkan Ego Sektoral di KPK
(dam)
