Kepemimpinan Sekarang Diminta Berani Nasionalisasi Freeport
Kamis, 10 Desember 2015 - 18:18 WIB
Kepemimpinan Sekarang Diminta Berani Nasionalisasi Freeport
A
A
A
JAKARTA - Sikap tidak berani para pemimpin negeri ini untuk menghentikan kontrak kerja sama dengan persahaan tambang besar asal Amerika Serikat, PT Freeport dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.
Keberadaan Freeport selama ini di Indonesia hanya membawa keuntungan besar bagi Freeport. Sebaliknya, masyarakat Indonesia tidak merasakan manfaat signifikan dengan hasil Freeport yang mengeruk kekayaan alam negeri ini.
"Untuk itu, negara harus berani menasionalisasi aset Freeport kalau mau warganya tidak mengatakan negara tidak berkhianat," ujar Koordinator Pusat Front Nasionalisasi Freeport (FNF), Ide Bagus Arief dalam siaran persnya, Kamis (10/12/2015).
Menurutnya, keberadaan Freeport selama ini hanya menimbulkan konflik dan menambah kesengsaraan masyarakat Papua. " Freeport-lah yang bertanggung jawab atas malapetaka kemiskinan di Papua. Freeport adalah sumber berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua," ucapnya.
Dia menyampaikan, untuk menyampaikan sikap protes ini, pihaknya juga melakukan aksi unjuk rasa dimulai dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian long march menuju kantor Freeport di Plaza 89 seberang Pasar Vestival, Kuningan Jakarta Selatan.
Baca: Internal Freeport Ungkap Negosiasi Hanya dengan Kementerian ESDM.
Keberadaan Freeport selama ini di Indonesia hanya membawa keuntungan besar bagi Freeport. Sebaliknya, masyarakat Indonesia tidak merasakan manfaat signifikan dengan hasil Freeport yang mengeruk kekayaan alam negeri ini.
"Untuk itu, negara harus berani menasionalisasi aset Freeport kalau mau warganya tidak mengatakan negara tidak berkhianat," ujar Koordinator Pusat Front Nasionalisasi Freeport (FNF), Ide Bagus Arief dalam siaran persnya, Kamis (10/12/2015).
Menurutnya, keberadaan Freeport selama ini hanya menimbulkan konflik dan menambah kesengsaraan masyarakat Papua. " Freeport-lah yang bertanggung jawab atas malapetaka kemiskinan di Papua. Freeport adalah sumber berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua," ucapnya.
Dia menyampaikan, untuk menyampaikan sikap protes ini, pihaknya juga melakukan aksi unjuk rasa dimulai dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian long march menuju kantor Freeport di Plaza 89 seberang Pasar Vestival, Kuningan Jakarta Selatan.
Baca: Internal Freeport Ungkap Negosiasi Hanya dengan Kementerian ESDM.
(kur)
