Pilkada Serentak, Money Politics Masih Marak

Rabu, 09 Desember 2015 - 20:40 WIB
Pilkada Serentak, Money Politics Masih Marak
Pilkada Serentak, Money Politics Masih Marak
A A A
JAKARTA - Praktik politik uang alias money politics masih marak terjadi di perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2015 yang digelar hari ini.Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menemukan praktik itu di sejumlah daerah, diantaranya di Kabupaten Boyolali, Sragen, Klaten, Semarang, Provinsi Jawa Tengah serta di Maluku Utara.‎"Sebagai contoh di Boyolali banyak ditemukan adanya salinan C6 yang dibagikan ke pemilih beserta dengan sejumlah uang Rp15.000-Rp30.000 pun ditemukan operasi tangkap tangan pelaku politik uang pada H-1 oleh salah satu Timses di Klaten, Dukuh Pulon, Desa Malangan, Kecamatan Tulung," kata anggota KIPP Indonesia Girindra Sandino ‎dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sindonews, Rabu (9/12/2015).Adapun di Semarang terjadi di Kelurahan Pedurungan Kidul. Hal demikian disebabkan ketidakpastian hukum. "Seharusnya hal penegakan hukum ini sudah selesai di Sentra Gakumdu antara Bawaslu dengan penegakkan hukum," ucap Girindra.(Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Jangan Ada Pergantian Kekuasaan Sampai 2019)Kemudian, KIPP Indonesia juga menemukan persoalan lainnya. Diantaranya, ‎rendahnya partisipasi politik. Berdasarkan laporan KIPP daerah yang diterima KIPP Indonesia, kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di bawah 50 persen,"Sebagai contoh Tangerang Selatan, Depok, Cianjur, Semarang, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Kodya Solo, Maluku Utara, Wonogiri, daerah lain masih menunggu laporan," tuturnya.Sebagaimana prediksi KIPP Indonesia, H-2, hal ini disebabkan oleh sempitnya ruang gerak sosialisasi atau kampanye pasangan calon, sehingga fasilitasi KPU untuk sosialisasi dan kampanye ini menjadi boomerang untuk peningkatan partisipasi publik.Selain itu, ‎mengenai penundaan Pilkada Serentak di lima daerah, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Siantar, Fakfak Papua, Kota Manado."Hal ini memerlukan tranparansi penyelenggara dalam hal ini KPU pada setiap tahapan, khususnya tahap pencalonan sehingga dapat memberikan informasi secara utuh untuk meyakinkan publik dan sebagai pelaksanaan prinsip kecermatan dan kehati-hatian, serta profesionalitas penyelenggara," ucapnya.Kendati demikian, ‎KIPP Indonesia menyampaikan pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar hari ini berjalan lancar, aman, kondusif, dan tertib pada tahap pemungutan suara.Pilihan:Musisi Kondang Iwan Fals Ikut Komentar Skandal Freeport
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3688 seconds (0.1#10.140)