Jokowi Minta Kapolri Buru Riza Chalid, JK: Polisi Harus Taat
Rabu, 09 Desember 2015 - 14:15 WIB
Jokowi Minta Kapolri Buru Riza Chalid, JK: Polisi Harus Taat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk memburu pengusaha minyak Riza Chalid, yang turut serta dalam pertemuan antara Bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Ketua DPR Setya Novanto.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa kepolisian harus mentaati perintah Presiden Jokowi terkait permintaan tersebut.
"Ini tidak ada masalah pribadi, kalau presiden sudah panggil maka polisi harus taat," katanya di Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (9/12/2015).
Sementara terkait status Riza Chalid, JK menjelaskan bahwa saat ini statusnya masih sebagai saksi. Namun, status tersebut bisa berubah menjadi buronan jika memang kasus Freeport telah ditetapkan sebagai tindak kejahatan dan Riza Chalid tak penuhi panggilan.
"Kan belum (jadi buronan). Ditetapkan sebagai buronan kalau sudah ditetapkan sebagai kejahatan, ini kan baru saksi. Nanti kalau pengadilan dia tidak datang, maka bisa diadili sebagai in absentia, kalau dipanggil keputusan itu saja, dia bisa buronan. Sekarang belum, masih saksi," tandasnya.
PILIHAN:
JK Anggap Pilkada Serentak Lebih Efisien
Walhi Desak Pemerintah Audit Freeport Soal Lingkungan
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa kepolisian harus mentaati perintah Presiden Jokowi terkait permintaan tersebut.
"Ini tidak ada masalah pribadi, kalau presiden sudah panggil maka polisi harus taat," katanya di Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (9/12/2015).
Sementara terkait status Riza Chalid, JK menjelaskan bahwa saat ini statusnya masih sebagai saksi. Namun, status tersebut bisa berubah menjadi buronan jika memang kasus Freeport telah ditetapkan sebagai tindak kejahatan dan Riza Chalid tak penuhi panggilan.
"Kan belum (jadi buronan). Ditetapkan sebagai buronan kalau sudah ditetapkan sebagai kejahatan, ini kan baru saksi. Nanti kalau pengadilan dia tidak datang, maka bisa diadili sebagai in absentia, kalau dipanggil keputusan itu saja, dia bisa buronan. Sekarang belum, masih saksi," tandasnya.
PILIHAN:
JK Anggap Pilkada Serentak Lebih Efisien
Walhi Desak Pemerintah Audit Freeport Soal Lingkungan
(kri)
