MKD Didesak Segera Tuntaskan Kasus Skandal Freeport
Rabu, 09 Desember 2015 - 11:13 WIB
MKD Didesak Segera Tuntaskan Kasus Skandal Freeport
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) didesak bisa secepatnya menuntaskan kasus dugaan meminta saham PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto. Kasus yang kini jadi sorotan publik ini perlu diselesaikan agar tidak menambah beban kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kasus 'Papa Minta Saham' sudah membuat suasana 'gaduh', harus bisa secepatnya diselesaikan. Sanksi tegas wajib diberikan kepada siapapun yang terbukti bersalah," ujar Ketua DPP Partai Hanura Patrika S Andi Paturusi dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (9/12/2015).
Menurut Anggie, sapaan akrab Patrika, skandal papa minta saham Freeport ini bisa menambah beban kerja Pemerintahan Jokowi-JK. "Pemerintahkan lagi fokus kerja, tapi sekarang malah sibuk ngurusin masalah di parlemen. Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah dalam kasus ini, kalau tidak dipecat harus mengundurkan diri," jelasnya.
Anggie juga menyesalkan sidang MKD dalam pemeriksaan teradu Setya Novanto digelar tertutup. Harusnya, kata dia, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari dugaan skandal papa minta saham, apalagi dua saksi yang sudah diperiksa dari pengadu Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin sidangnya dilakukan terbuka.
"Kenapa sidang yang menghadirkan teradu harus tertutup? Padahal, keinginan rakyat sidang digelar terbuka, itu harusnya di akomodir," katanya.
Dia menegaskan, Partai Hanura lewat anggotanya di DPR sudah bersuara keras agar sidang MKD dilakukan terbuka. "Bahkan Pak Sudding (Sarifudin Sudding, anggota DPR dari Fraksi Hanura) berkali kali mengatakan, apalagi yang mau ditutup-tutupi, semua sudah terbuka. Sidang MKD itu bagi Setya Novanto untuk klarifikasi terbuka soal tuduhan kepada yang bersangkutan," tutur Anggie.
Diharapkan Anggie, semoga Tahun 2016 tidak ada lagi kegaduhan politik, Indonesia damai dan kondisi perekonomian pulih. "Kegaduhan di tahun ini sebaiknya ditutup dan mari sambut Tahun Baru 2016 dengan penuh kedamaian," ucapnya.
Anggie menambahkan, suasana bisa kondusif jika para pemangku kepentingan bekerja lebih giat serta amanah dalam menjalankan tugasnya. "Kalau amanah menjalankan tugas, kerjanya sesuai hati nurani dan kepentingan rakyat diutamakan, Insya Allah, enggak ada lagi suasana gaduh," tutupnya.
PILIHAN:
DPR Pertanyakan Menpan RB Larang Guru Rayakan Hari Guru
Menko Polhukam Pimpin Sejumlah Lembaga Awasi Pilkada
"Kasus 'Papa Minta Saham' sudah membuat suasana 'gaduh', harus bisa secepatnya diselesaikan. Sanksi tegas wajib diberikan kepada siapapun yang terbukti bersalah," ujar Ketua DPP Partai Hanura Patrika S Andi Paturusi dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (9/12/2015).
Menurut Anggie, sapaan akrab Patrika, skandal papa minta saham Freeport ini bisa menambah beban kerja Pemerintahan Jokowi-JK. "Pemerintahkan lagi fokus kerja, tapi sekarang malah sibuk ngurusin masalah di parlemen. Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah dalam kasus ini, kalau tidak dipecat harus mengundurkan diri," jelasnya.
Anggie juga menyesalkan sidang MKD dalam pemeriksaan teradu Setya Novanto digelar tertutup. Harusnya, kata dia, tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi dari dugaan skandal papa minta saham, apalagi dua saksi yang sudah diperiksa dari pengadu Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin sidangnya dilakukan terbuka.
"Kenapa sidang yang menghadirkan teradu harus tertutup? Padahal, keinginan rakyat sidang digelar terbuka, itu harusnya di akomodir," katanya.
Dia menegaskan, Partai Hanura lewat anggotanya di DPR sudah bersuara keras agar sidang MKD dilakukan terbuka. "Bahkan Pak Sudding (Sarifudin Sudding, anggota DPR dari Fraksi Hanura) berkali kali mengatakan, apalagi yang mau ditutup-tutupi, semua sudah terbuka. Sidang MKD itu bagi Setya Novanto untuk klarifikasi terbuka soal tuduhan kepada yang bersangkutan," tutur Anggie.
Diharapkan Anggie, semoga Tahun 2016 tidak ada lagi kegaduhan politik, Indonesia damai dan kondisi perekonomian pulih. "Kegaduhan di tahun ini sebaiknya ditutup dan mari sambut Tahun Baru 2016 dengan penuh kedamaian," ucapnya.
Anggie menambahkan, suasana bisa kondusif jika para pemangku kepentingan bekerja lebih giat serta amanah dalam menjalankan tugasnya. "Kalau amanah menjalankan tugas, kerjanya sesuai hati nurani dan kepentingan rakyat diutamakan, Insya Allah, enggak ada lagi suasana gaduh," tutupnya.
PILIHAN:
DPR Pertanyakan Menpan RB Larang Guru Rayakan Hari Guru
Menko Polhukam Pimpin Sejumlah Lembaga Awasi Pilkada
(kri)
