Gagal Kelola Energi, Sudirman Dinilai Pantas Direshuffle
Selasa, 08 Desember 2015 - 04:09 WIB
Gagal Kelola Energi, Sudirman Dinilai Pantas Direshuffle
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dinilai patut dicopot dalam reshuffle Kabinet Kerja jilid II yang kian santer berhembus.
Pasalnya, dengan terbukanya kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD, membuktikan bahwa Sudirman Said telah lalai dalam tugasnya mengelola energi untuk kesejahteraan rakyat.
"Dengan adanya kasus Freeport, Sudirman Said terlepas dia ingin menjadi pahlawan atas tertuduh Setya Novanto juga harus dilihat bahwa Sudirman Said gagal dalam pengelolaan energi yang berbasis kepentingan masyarakat dan negara," ujar Ketua Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Tedy Wibisono kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12/2015).
Tedy mengakui bahwa, praktik pengambilan keuntungan di PT Freeport Indonesia oleh sejumah elite telah terjadi selama bertahun-tahun, dan itu jauh sebelum kasus di MKD ramai diberitakan. Namun sebagai Menteri ESDM, Sudirman haruslah memastikan bahwa praktik tersebut tidak lagi terjadi.
"Praktik di Freeport itu praktik yang sudah bertahun, cuma ada orang yang mau nyoba nyuri atau nyatut. Tapi, secara umum paradigma kita, seharusnya dia (Sudirman Said) memegang teguh bahwa kekayaan alam harus untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, lanjut Tedy, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga harus dievaluasi karena faktanya, BUMN tidak memberikan keuntungan ke negara. Padahal, dalam kondisi perekonomian yang sulit seharusnya BUMN dapat memberikan pemasukan yang besar kepada negara.
"Total aset yang ada di BUMN Rp2.400 triliun, yang diaragkan ke negara Rp30 triliun. Itu belum tercapai, padahal seharusnya saat ekonomi lagi sulit," tegasnya.
Kemudian, dia menambahkan, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara juga perlu dievaluasi terkait molornya program digitalisasi dan frekuensi. Namun demikian, dia mengakui bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. Tapi, pihaknya memberikan sejumlah masukan mengenai kinerja para menteri dalam Kabinet Kerja.
"Reshuffle itu pribadi presiden, andaikata penting itu bagaimana mengevaluasi," tutupnya.
PILIHAN:
Setya Novanto Merasa Dicitrakan Seperti Penjahat
Enam Bantahan Setya Novanto Atas Laporan Sudirman Said
Pasalnya, dengan terbukanya kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD, membuktikan bahwa Sudirman Said telah lalai dalam tugasnya mengelola energi untuk kesejahteraan rakyat.
"Dengan adanya kasus Freeport, Sudirman Said terlepas dia ingin menjadi pahlawan atas tertuduh Setya Novanto juga harus dilihat bahwa Sudirman Said gagal dalam pengelolaan energi yang berbasis kepentingan masyarakat dan negara," ujar Ketua Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Tedy Wibisono kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/12/2015).
Tedy mengakui bahwa, praktik pengambilan keuntungan di PT Freeport Indonesia oleh sejumah elite telah terjadi selama bertahun-tahun, dan itu jauh sebelum kasus di MKD ramai diberitakan. Namun sebagai Menteri ESDM, Sudirman haruslah memastikan bahwa praktik tersebut tidak lagi terjadi.
"Praktik di Freeport itu praktik yang sudah bertahun, cuma ada orang yang mau nyoba nyuri atau nyatut. Tapi, secara umum paradigma kita, seharusnya dia (Sudirman Said) memegang teguh bahwa kekayaan alam harus untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, lanjut Tedy, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga harus dievaluasi karena faktanya, BUMN tidak memberikan keuntungan ke negara. Padahal, dalam kondisi perekonomian yang sulit seharusnya BUMN dapat memberikan pemasukan yang besar kepada negara.
"Total aset yang ada di BUMN Rp2.400 triliun, yang diaragkan ke negara Rp30 triliun. Itu belum tercapai, padahal seharusnya saat ekonomi lagi sulit," tegasnya.
Kemudian, dia menambahkan, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara juga perlu dievaluasi terkait molornya program digitalisasi dan frekuensi. Namun demikian, dia mengakui bahwa reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. Tapi, pihaknya memberikan sejumlah masukan mengenai kinerja para menteri dalam Kabinet Kerja.
"Reshuffle itu pribadi presiden, andaikata penting itu bagaimana mengevaluasi," tutupnya.
PILIHAN:
Setya Novanto Merasa Dicitrakan Seperti Penjahat
Enam Bantahan Setya Novanto Atas Laporan Sudirman Said
(kri)
