HT: Terjun ke Politik, Pengusaha Harus Punya Tujuan Jelas
Sabtu, 05 Desember 2015 - 16:05 WIB
HT: Terjun ke Politik, Pengusaha Harus Punya Tujuan Jelas
A
A
A
JAKARTA - Seorang pengusaha dinilai harus memiliki tujuan yang jelas apabila memiliki keinginan untuk terjun ke dunia politik.
"Jika terjun ke politik, harus memiliki tujuan yang jelas. Sama halnya Indonesia didirikan ini juga punya tujuan yang jelas yang tercantum dalam UUD 1945, yakni menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur," tutur CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (5/12/2015).
Hal tersebut diungkapkan HT ketika menjawab pertanyaaan salah seorang peserta kegiatan tersebut.
Secara geografi, kata dia, Indonesia sudah berdaulat. Namun dilihat dari sisi kedaulatan pangan, sambung dia, Indonesia mengalami kemunduran.
"Negara kita punya sumber daya yang berlimpah. Laut yang berlimpah, tapi kenapa garam kita masih Impor, beras kita masih Impor. Banyak anomali yang tidak masuk akal dengan negara kita. Termasuk soal sapi. Indonesia hanya boleh mengimpor sapi dari Australia. Terlalu banyak mafia," tutur Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini
Belum lagi, kata HT, kedaulatan menyangkut sumber daya alam (SDA) Indonesia yang banyak dikuasai oleh asing.
"Kita bukanya anti-asing lho karena asing diperlukan untuk investasi. Namun beberapa sektor yang menyangkut kehidupan orang banyak harus dikuasai pemerintah sebagaimana amanat undang-undang," tutur HT.
Dia menilai aspek keadilan belum terpenuhi di negeri. Contohnya keadilan dalam bidang hukum dinilainya belum bisa dirasakan masyarakat kelas bawah.
Menurut HT, hukum di Indonesia masih bisa dibeli. Begitu juga dengan adil dari aspek sosial karena masih banyak kesenjangan di tengah masyarakat. Misalnya pada bidang pendidikan.
Di negara maju, kata HT, masyarakatnya minimum memiliki penghasilan USD12.000 per kapita. Sementara, kata dia, Indonesia masih USD2.400 per kapita. Tapi ada 70% masyarakat yang masih berpenghasilan di bawah USD1.000 per kapita.
"Saya jelas tujuannya ingin mengembalikan tujuan Indonesia didirikan makanya saya terjun ke dunia politik. Masuk politik harus punya tujuan," tuturnya.
PILIHAN:
Sidang MKD Tak Akan Sentuh Substansi Kasus Freeport
"Jika terjun ke politik, harus memiliki tujuan yang jelas. Sama halnya Indonesia didirikan ini juga punya tujuan yang jelas yang tercantum dalam UUD 1945, yakni menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur," tutur CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (5/12/2015).
Hal tersebut diungkapkan HT ketika menjawab pertanyaaan salah seorang peserta kegiatan tersebut.
Secara geografi, kata dia, Indonesia sudah berdaulat. Namun dilihat dari sisi kedaulatan pangan, sambung dia, Indonesia mengalami kemunduran.
"Negara kita punya sumber daya yang berlimpah. Laut yang berlimpah, tapi kenapa garam kita masih Impor, beras kita masih Impor. Banyak anomali yang tidak masuk akal dengan negara kita. Termasuk soal sapi. Indonesia hanya boleh mengimpor sapi dari Australia. Terlalu banyak mafia," tutur Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini
Belum lagi, kata HT, kedaulatan menyangkut sumber daya alam (SDA) Indonesia yang banyak dikuasai oleh asing.
"Kita bukanya anti-asing lho karena asing diperlukan untuk investasi. Namun beberapa sektor yang menyangkut kehidupan orang banyak harus dikuasai pemerintah sebagaimana amanat undang-undang," tutur HT.
Dia menilai aspek keadilan belum terpenuhi di negeri. Contohnya keadilan dalam bidang hukum dinilainya belum bisa dirasakan masyarakat kelas bawah.
Menurut HT, hukum di Indonesia masih bisa dibeli. Begitu juga dengan adil dari aspek sosial karena masih banyak kesenjangan di tengah masyarakat. Misalnya pada bidang pendidikan.
Di negara maju, kata HT, masyarakatnya minimum memiliki penghasilan USD12.000 per kapita. Sementara, kata dia, Indonesia masih USD2.400 per kapita. Tapi ada 70% masyarakat yang masih berpenghasilan di bawah USD1.000 per kapita.
"Saya jelas tujuannya ingin mengembalikan tujuan Indonesia didirikan makanya saya terjun ke dunia politik. Masuk politik harus punya tujuan," tuturnya.
PILIHAN:
Sidang MKD Tak Akan Sentuh Substansi Kasus Freeport
(dam)
