Rieke Minta Rini Soemarno Tak Khawatirkan Reshuffle
Rieke Minta Rini Soemarno Tak Khawatirkan Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR yang menyelidiki kasus di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk tidak perlu merasa khawatir.
Pansus menegaskan penyelidikan Pelindo II bertujuan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara baik, bukan menargetkan Rini dicopot atau di-reshuffle dari Kabinet Kerja.
"Kami tak menargetkan reshuflle. Maaf ibu, tidak. Kami tak menargetkan itu. Karena (reshuffle) itu hak prerogatif Presiden," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka saat menutup rapat di Gedung DPR, Senayan, Sabtu (5/12/15) dini hari.
Rieke menekankan Pansus ingin memastikan BUMN benar-benar menjalankan tugasnya demi kepentingan nasional.
"Saya sama-sama Ibu (Rini) bekerja memenangkan Jokowi di Pilpres 2014. Tapi tak pernah saya minta proyek dan jabatan. Tapi hari ini, saya minta tolong, sampaikan ke Presiden, kembalikan pengelolaan BUMN sesuai konstitusi kita," tegas Rieke.
Saat Rieke mengatakan hal tersebut, Rini hanya diam dan memandang ke arah Rieke. Keduanya memang duduk berhadap-hadapan, dipisahkan jarak sekitar 10-15 meter.
Dia secara terbuka juga menegaskan kepada Rini, pansus akan berjuang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Dia mengatakan, Perpres yang membolehkan BUMN berhutang ke luar negeri akan berbahaya jika menjadi preseden bagi BUMN lainnya.
"Padahal kalau BUMN tak sanggup membayarnya, ujung-ujungnya negara juga yang akan membayarnya," kata anggota Komisi IX DPR itu.
PILIHAN:
Sidang Kasus Dugaan Pelanggaran Setya Novanto Dinilai Bertele-tele
Pansus menegaskan penyelidikan Pelindo II bertujuan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara baik, bukan menargetkan Rini dicopot atau di-reshuffle dari Kabinet Kerja.
"Kami tak menargetkan reshuflle. Maaf ibu, tidak. Kami tak menargetkan itu. Karena (reshuffle) itu hak prerogatif Presiden," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka saat menutup rapat di Gedung DPR, Senayan, Sabtu (5/12/15) dini hari.
Rieke menekankan Pansus ingin memastikan BUMN benar-benar menjalankan tugasnya demi kepentingan nasional.
"Saya sama-sama Ibu (Rini) bekerja memenangkan Jokowi di Pilpres 2014. Tapi tak pernah saya minta proyek dan jabatan. Tapi hari ini, saya minta tolong, sampaikan ke Presiden, kembalikan pengelolaan BUMN sesuai konstitusi kita," tegas Rieke.
Saat Rieke mengatakan hal tersebut, Rini hanya diam dan memandang ke arah Rieke. Keduanya memang duduk berhadap-hadapan, dipisahkan jarak sekitar 10-15 meter.
Dia secara terbuka juga menegaskan kepada Rini, pansus akan berjuang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Dia mengatakan, Perpres yang membolehkan BUMN berhutang ke luar negeri akan berbahaya jika menjadi preseden bagi BUMN lainnya.
"Padahal kalau BUMN tak sanggup membayarnya, ujung-ujungnya negara juga yang akan membayarnya," kata anggota Komisi IX DPR itu.
PILIHAN:
Sidang Kasus Dugaan Pelanggaran Setya Novanto Dinilai Bertele-tele
(dam)
Explore More