Pansus Pelindo II Pertanyakan Apa Lagi yang Ingin Dijual BUMN kepada Asing
Sabtu, 05 Desember 2015 - 05:15 WIB
Pansus Pelindo II Pertanyakan Apa Lagi yang Ingin Dijual BUMN kepada Asing
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR mempertanyakan alasan Menteri BUMN Rini Soemarno membiarkan Dirut Pelindo II RJ Lino memperpanjang kerja sama pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH), sebuah perusahaan asal Hong Kong.
Padahal, Pansus menilai anak bangsa sendiri yang selama ini menjadi pekerja, seharusnya diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk dapat mengelola dan mengoprerasikan sendiri perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat di pelabuhan itu.
Salah satu Anggota Pansus Pelindo II DPR yang mempertanyakan hal tersebut adalah, Nurdin Tampubolon.
Menurutnya, Menteri BUMN seharusnya memberikan kesempatan pengelolaan Pelindo II kepada anak bangsa. Namun justru ada keinginan dari BUMN membuka konsesi lagi untuk Pelindo I, II, III, dan IV.
"Kenapa ibu (Rini Soemarno) biarkan dengan adanya perpanjangan kepada asing, bahkan mau merambah lagi kepada Pelindo I, hingga IC, lalu mana lagi yang anda mau jual?," tanya Nurdin, dalam rapat di ruang rapat Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat malam 4 Desember 2015.
Menanggapi pertanyaan Nurdin, jawaban Rini terdengar sedikit bernada kesal. Pasalnya menurut dia, pihaknya sebagai menteri juga memikirkan yang baik untuk bangsa.
"Pelabuhan kita ini banyak tidak dapat menerima kapal besar, dimana kapal-kapal besar berhenti dulu ke Singapura, sehingga distination dapat langsung datang, setelah kita mampu melakukan secara profesional," ucap Rini.
Jawaban Rini tersebut mengundang pernyataan sikap dari anggota Pansus lainnya, Masinton Pasaribu.
Menurut dia, Rini memang berniat mengobral aset negara ke asing. Buktinya, kata Masinton, Rini pernah mengirim surat ke Kementerian Sekretaris Negara pada Juni 2015, meminta agar pelabuhan tidak lagi diwajibkan mendapat konsesi bila dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Ini artinya supaya aset negara bisa dengan mudah diobral. Tanpa ada kajian. Pernah anda mengkaji bagaimana kalau pelabuhan kita tak diserahkan ke asing? Pernah tidak? Kok enaknya mengobral," tegas Masinton.
Padahal, Pansus menilai anak bangsa sendiri yang selama ini menjadi pekerja, seharusnya diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk dapat mengelola dan mengoprerasikan sendiri perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat di pelabuhan itu.
Salah satu Anggota Pansus Pelindo II DPR yang mempertanyakan hal tersebut adalah, Nurdin Tampubolon.
Menurutnya, Menteri BUMN seharusnya memberikan kesempatan pengelolaan Pelindo II kepada anak bangsa. Namun justru ada keinginan dari BUMN membuka konsesi lagi untuk Pelindo I, II, III, dan IV.
"Kenapa ibu (Rini Soemarno) biarkan dengan adanya perpanjangan kepada asing, bahkan mau merambah lagi kepada Pelindo I, hingga IC, lalu mana lagi yang anda mau jual?," tanya Nurdin, dalam rapat di ruang rapat Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat malam 4 Desember 2015.
Menanggapi pertanyaan Nurdin, jawaban Rini terdengar sedikit bernada kesal. Pasalnya menurut dia, pihaknya sebagai menteri juga memikirkan yang baik untuk bangsa.
"Pelabuhan kita ini banyak tidak dapat menerima kapal besar, dimana kapal-kapal besar berhenti dulu ke Singapura, sehingga distination dapat langsung datang, setelah kita mampu melakukan secara profesional," ucap Rini.
Jawaban Rini tersebut mengundang pernyataan sikap dari anggota Pansus lainnya, Masinton Pasaribu.
Menurut dia, Rini memang berniat mengobral aset negara ke asing. Buktinya, kata Masinton, Rini pernah mengirim surat ke Kementerian Sekretaris Negara pada Juni 2015, meminta agar pelabuhan tidak lagi diwajibkan mendapat konsesi bila dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Ini artinya supaya aset negara bisa dengan mudah diobral. Tanpa ada kajian. Pernah anda mengkaji bagaimana kalau pelabuhan kita tak diserahkan ke asing? Pernah tidak? Kok enaknya mengobral," tegas Masinton.
(sms)
