Fadli Zon: JK Jangan Panas-panasi Sudirman Said
Jum'at, 04 Desember 2015 - 14:08 WIB
Fadli Zon: JK Jangan Panas-panasi Sudirman Said
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk tidak terlalu masuk dalam penanganan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.
Fadli meminta JK tidak memengaruhi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pihak yang melaporkan kasus itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya kira Wapres harus cermat dan jangan memanas-manasi Sudiriman Said. Ini bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Apabila tidak ada pihak yang melakukan intervensi, kata dia, kasus pencatutan nama itu dapat diselesaikan dengan baik. "Jangan memaksakan ada yang tidak ada, dan yang enggak ada menjadi ada," tandas Fadli.
Sebelumnya, JK angkat berbicara tentang pemutaran rekaman percakapan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto oleh MKD, Rabu 2 Desember 2015.
JK menilai rekaman kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan dirinya terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebagai bukti upaya pejabat untuk merampas kekayaan negara. (Baca juga: Pendapat JK Tentang Rekaman Kasus Setya Novanto)
Fadli meminta JK tidak memengaruhi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pihak yang melaporkan kasus itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Saya kira Wapres harus cermat dan jangan memanas-manasi Sudiriman Said. Ini bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Apabila tidak ada pihak yang melakukan intervensi, kata dia, kasus pencatutan nama itu dapat diselesaikan dengan baik. "Jangan memaksakan ada yang tidak ada, dan yang enggak ada menjadi ada," tandas Fadli.
Sebelumnya, JK angkat berbicara tentang pemutaran rekaman percakapan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto oleh MKD, Rabu 2 Desember 2015.
JK menilai rekaman kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan dirinya terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sebagai bukti upaya pejabat untuk merampas kekayaan negara. (Baca juga: Pendapat JK Tentang Rekaman Kasus Setya Novanto)
(dam)
