Rizal Anggap Perdebatan Freeport Konflik Antargeng

JAKARTA - Kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia mulai disidangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kasus yang berawal dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan dituduhkan ke Ketua DPR Setya Novanto itu dianggap sebagai perdebatan antar dua geng yang sedang memperebutkan saham PT Freeport.

‎"Pertentangan antargeng yang berebut saham. Tapi kan kuncinya dari perdebatan ini rakyat Indonesia dapat lebih baik atau tidak?" ucap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, ‎di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Kendati demikian Rizal tidak menjelaskan siapa dua geng yang dimaksud. "Presiden sudah menjelaskan dan kami dari dulu juga sama poinnya. Satu, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi, 6-7% karena di masa lalu akibat hengki pengki membayar royalti yang hanya 1%," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, Freeport harus bertanggung jawab atas proses limbah. "Itu ada laporannya semua bagaimana tanya saja bekas-bekas Dirjen KLH bagaimana Freeport membuang limbah seenaknya tanpa proses," tuturnya.

Ketiga, kata dia, Freeport wajib membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang. Sesuai undang-undang, kata dia, Freeport harus melaksanakan hal demikian pada tahun 2009.

Namun, kata Rizal, Freeport terus menunda-nunda pelaksanaan itu. Terakhir, kata dia, mengenai divestasi.

"Jadi di luar perdebatan yang kiranya seru, ramai di DPR kemarin, kita jangan lupa arahnya, Indonesia harus dapat manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini dirugikan. Di luar itu, kita anggap saja ini perebutan antargeng yang berebut daging lah, apalah kue," ungkapnya.


PILIHAN:

Dua Anggotanya Terpaksa, Ketua DPRD Banten Siap Diperiksa KPK