Politikus PDIP Pertanyakan Sudirman Tak Bawa Novanto ke Ranah Hukum
Rabu, 02 Desember 2015 - 23:18 WIB
Politikus PDIP Pertanyakan Sudirman Tak Bawa Novanto ke Ranah Hukum
A
A
A
JAKARTA - Anggota MKD Fraksi PDIP M Prakosa mempersoalkan keputusan Menteri ESDM Sudirman Said yang tidak membawa persoalan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto ke ranah hukum.
Pasalnya jika Sudirman beralasan tujuan melaporkan Novanto ke MKD untuk mengakhiri pemburu rente di bidang migas seharusnya jalur hukum juga ditempuh.
"Kalau menyoal soal pemburu rente ini kan persoalan hukum juga, kenapa hanya persoalan etika aja dipermasalahkan," kata Prakosa di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015).
Lebih lanjut Prakosa menilai lapodan Sudirman dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
Alasannya, kata Prakosa, Sudirman tidak terlibat langsung pembicaraan antara Novanto, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid, melainkan hanya mendengar dari pihak yang merekam.
Prakosa pun menyebut persoalan ini sebelumnya pernah dialami Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada tahun 2012. Kala itu, Dahlan melalui Kepala Biro Hukum BUMN Hambra melaporkan sekaligus menyerahkan nama-nama oknum anggota DPR lain yang meminta jatah ke BUMN.
"Ketika dilaporkan di sini diperdalam ternyata sumir, nggak terbukti. Ini bahaya lo pak, ini bahaya buat bapak sebagai pejabat negara," kata Prakosa.
Merespon pernyataan itu, Sudirman mengatakan, langkahnya hanya melaporkan Novanto ke MKD karena meyakini persoalan kode etik lebih penting.
"Kalau bagi saya karena kita sama-sama pejabat negara, kode etik yang lebih penting, karena kode etik itu diatas hukum," kata Sudirman.
Pasalnya jika Sudirman beralasan tujuan melaporkan Novanto ke MKD untuk mengakhiri pemburu rente di bidang migas seharusnya jalur hukum juga ditempuh.
"Kalau menyoal soal pemburu rente ini kan persoalan hukum juga, kenapa hanya persoalan etika aja dipermasalahkan," kata Prakosa di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015).
Lebih lanjut Prakosa menilai lapodan Sudirman dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
Alasannya, kata Prakosa, Sudirman tidak terlibat langsung pembicaraan antara Novanto, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid, melainkan hanya mendengar dari pihak yang merekam.
Prakosa pun menyebut persoalan ini sebelumnya pernah dialami Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada tahun 2012. Kala itu, Dahlan melalui Kepala Biro Hukum BUMN Hambra melaporkan sekaligus menyerahkan nama-nama oknum anggota DPR lain yang meminta jatah ke BUMN.
"Ketika dilaporkan di sini diperdalam ternyata sumir, nggak terbukti. Ini bahaya lo pak, ini bahaya buat bapak sebagai pejabat negara," kata Prakosa.
Merespon pernyataan itu, Sudirman mengatakan, langkahnya hanya melaporkan Novanto ke MKD karena meyakini persoalan kode etik lebih penting.
"Kalau bagi saya karena kita sama-sama pejabat negara, kode etik yang lebih penting, karena kode etik itu diatas hukum," kata Sudirman.
(nag)
