Helikopter AW101 Jangan Jadi Alat Pencitraan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera hentikan upaya pencitraannya dalam rencana pembelian transportasi kepresidenan.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengingatkan, sebaiknya Jokowi segera memutuskan apakah jadi atau tidak membeli Helikopter Agusta Westlan AW101 buatan Italia-Inggris itu.
"Kalau presiden butuh, katakan butuh. Kalau tidak ya silakan hentikan pencitraan," imbuh Efendi kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (1/12/2015).
Apalagi, kata dia, polemik pengadaan pesawat very very important person (VVIP) ini muncul di tengah perbedaan pendapat antara Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) perlu atau tidaknya regenerasi helikopter kepresidenan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengakui seorang kepala negara membutuhkan model transportasi dengan spesifikasi khusus. Menurutnya, Helikopter AW101 sesuai dengan tingkat keamanan yang ditetapkan sebagai standar operasi pasukan pengaman presiden.
"Berhenti pencitraan. Kalau butuh ya butuh, presiden punya mobilitas tinggi jadi memang butuh. Tinggal dilihat cocok enggak harganya, dan bagaimana kesiapan kita membayar pengadaan helikopter itu," tukasnya.
Baca: DPR Kritik Rencana Pembelian Helikopter Kepresidenan.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengingatkan, sebaiknya Jokowi segera memutuskan apakah jadi atau tidak membeli Helikopter Agusta Westlan AW101 buatan Italia-Inggris itu.
"Kalau presiden butuh, katakan butuh. Kalau tidak ya silakan hentikan pencitraan," imbuh Efendi kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (1/12/2015).
Apalagi, kata dia, polemik pengadaan pesawat very very important person (VVIP) ini muncul di tengah perbedaan pendapat antara Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) perlu atau tidaknya regenerasi helikopter kepresidenan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengakui seorang kepala negara membutuhkan model transportasi dengan spesifikasi khusus. Menurutnya, Helikopter AW101 sesuai dengan tingkat keamanan yang ditetapkan sebagai standar operasi pasukan pengaman presiden.
"Berhenti pencitraan. Kalau butuh ya butuh, presiden punya mobilitas tinggi jadi memang butuh. Tinggal dilihat cocok enggak harganya, dan bagaimana kesiapan kita membayar pengadaan helikopter itu," tukasnya.
Baca: DPR Kritik Rencana Pembelian Helikopter Kepresidenan.
(kur)