Helikopter AW101 Jangan Jadi Alat Pencitraan Jokowi

Selasa, 01 Desember 2015 - 17:38 WIB
Helikopter AW101 Jangan...
Helikopter AW101 Jangan Jadi Alat Pencitraan Jokowi
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera hentikan upaya pencitraannya dalam rencana pembelian transportasi kepresidenan.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengingatkan, sebaiknya Jokowi segera memutuskan apakah jadi atau tidak membeli Helikopter Agusta Westlan AW101 buatan Italia-Inggris itu.

"Kalau presiden butuh, katakan butuh. Kalau tidak ya silakan hentikan pencitraan," imbuh Efendi kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (1/12/2015).

Apalagi, kata dia, polemik pengadaan pesawat very very important person (VVIP) ini muncul di tengah perbedaan pendapat antara Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) perlu atau tidaknya regenerasi helikopter kepresidenan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengakui seorang kepala negara membutuhkan model transportasi dengan spesifikasi khusus. Menurutnya, Helikopter AW101 sesuai dengan tingkat keamanan yang ditetapkan sebagai standar operasi pasukan pengaman presiden.

"Berhenti pencitraan. Kalau butuh ya butuh, presiden punya mobilitas tinggi jadi memang butuh. Tinggal dilihat cocok enggak harganya, dan bagaimana kesiapan kita membayar pengadaan helikopter itu," tukasnya.

Baca: DPR Kritik Rencana Pembelian Helikopter Kepresidenan.
(kur)
Berita Terkait
Kunjungan ke Jatim,...
Kunjungan ke Jatim, Presiden Jokowi Tinjau Alutsista PT Pindad
Presiden Jokowi Minta...
Presiden Jokowi Minta KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali Perkuat Alutsista
Satu Pesawat Super Hercules...
Satu Pesawat Super Hercules Diserahkan ke TNI, Jokowi: Kita Pesan Lima
Pameran Alutsista, Presiden...
Pameran Alutsista, Presiden Jokowi : Ini Bentuk Transparansi Penggunaan Anggaran
Hadiri Event Indo Defence...
Hadiri Event Indo Defence 2022 Expo & Forum, Ini Pesan Jokowi kepada Menhan Prabowo
Jokowi Singgung Penggunaan...
Jokowi Singgung Penggunaan Drone dalam Perang, Ini Kata KSAU
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved