Jelang Pilkada, Kepala Daerah Diminta Susun RPJMD Lingkungan
Selasa, 01 Desember 2015 - 14:42 WIB
Jelang Pilkada, Kepala Daerah Diminta Susun RPJMD Lingkungan
A
A
A
JAKARTA - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, para kepala daerah diminta segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait lingkungan hidup.
Apalagi, daerah Jawa merupakan wilayah sangat kompleks dengan segala permasalahan lingkungan. Mulai dari bencana alam kekeringan, kebakaran, banjir, pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah fenomena yang selalu terjadi setiap tahun.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sugeng Priyanto, usai meluncurkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi agenda bersama untuk mengatasinya dengan melibatkan kepala daerah.
"Sementara itu, ketersediaan dan pengaturan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum mampu mengimbanginya pada akhirnya berujung pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (daya tampung),” ujar Sugeng dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (1/12/2015).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB) menyebutkan, bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah pada akhir 2014 menelan lebih dari 50 korban jiwa dan merusak ratusan rumah telah mengakibatkan kerugian hingga 1,4 miliar.
Kebakaran hutan di ekosistem pegunungan dari Sindoro, Sumbing, Lawu, Gunung Cermai, Papandayan, Merapi dan pegunungan lainnya di Jawa juga telah membakar lebih dari wilayah seluas 1.000 hektare.
Bahkan, mengacu data Bappenas menyebutkan wilayah perkotaan di Jawa juga menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai penjuru baik dari penduduk luar Jawa maupun yang berasal dari perdesaan di Jawa. Tahun 2025 diperkirakan 67,5% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan.
Sementara itu berdasarkan hasil analisis P3EJ tahun 2015, menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tahun 2014 berada pada angka 48,74 yang berarti waspada.
Baca: Satu Tahun Jokowi-JK Gagal Benahi Terkait Lingkungan Hidup.
Apalagi, daerah Jawa merupakan wilayah sangat kompleks dengan segala permasalahan lingkungan. Mulai dari bencana alam kekeringan, kebakaran, banjir, pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah fenomena yang selalu terjadi setiap tahun.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sugeng Priyanto, usai meluncurkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi agenda bersama untuk mengatasinya dengan melibatkan kepala daerah.
"Sementara itu, ketersediaan dan pengaturan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum mampu mengimbanginya pada akhirnya berujung pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (daya tampung),” ujar Sugeng dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (1/12/2015).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BNPB) menyebutkan, bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah pada akhir 2014 menelan lebih dari 50 korban jiwa dan merusak ratusan rumah telah mengakibatkan kerugian hingga 1,4 miliar.
Kebakaran hutan di ekosistem pegunungan dari Sindoro, Sumbing, Lawu, Gunung Cermai, Papandayan, Merapi dan pegunungan lainnya di Jawa juga telah membakar lebih dari wilayah seluas 1.000 hektare.
Bahkan, mengacu data Bappenas menyebutkan wilayah perkotaan di Jawa juga menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai penjuru baik dari penduduk luar Jawa maupun yang berasal dari perdesaan di Jawa. Tahun 2025 diperkirakan 67,5% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan.
Sementara itu berdasarkan hasil analisis P3EJ tahun 2015, menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tahun 2014 berada pada angka 48,74 yang berarti waspada.
Baca: Satu Tahun Jokowi-JK Gagal Benahi Terkait Lingkungan Hidup.
(kur)
