Rotasi Anggota Golkar di MKD, Akom Mengalah demi Nasib Novanto

JAKARTA - Keputusan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) untuk merotasi personel Golkar yang bertugas di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dinilai sebagai sinyal mengalah dari Ade kepada Ketua DPR Setya Novanto, sebagai kolega sesama elite Golkar.Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, sudah rahasia umum di kalangan politikus bahwa Setya Novanto dan Ade Komarudin adalah dua kandidat terkuat yang pada waktunya akan menjadi pimpinan di Golkar."Di kalangan anggota Golkar sendiri, keduanya juga dikenal sama-sama punya banyak 'pengikut'," ujar Pangi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2015).Apa lagi tiga nama anggota baru MKD dari Golkar adalah loyalis Novanto. Mereka adalah Kahar Muzakir yang menggantikan Hardisusilo, Adies Kadir menggantikan Budi Supriyanto, dan Ridwan Bae menggantikan Dadang S Muchtar."Tentu bila Akom tetap ingin 'bersaing' dengan Novanto, sebagai Ketua Fraksi Golkar, bisa saja dia menolak untuk menandatangani surat penggantian personel di MKD itu. Namun itu tak dilakukannya," ucap Pangi."Akom tampaknya lebih memilih untuk mengalah demi soliditas Golkar. Setnov di atas angin," sambungnya.Pangi menilai, pergantian anggota Golkar di MKD itu adalah strategi balasan dari kubu Novanto yang dibela Koalisi Merah Putih (KMP), demi memastikan tak ada pelengseran pemimpin DPR.Menurut dia, sinyal dari pemimpin KMP sudah terang benderang dan siap pasang badan berada di belakang membela Novanto. Sidang MKD untuk mengadili dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Novanto pastinya akan sangat kental sekali aroma politisnya."Saya kira KMP masih kuat dan belum pecah kongsi. PKS masih mendukung Fahri, Gerindra masih mendukung Fadli Zon, dan Golkar masih mati-matian membela Setnov menjadi pimpinan DPR. Jadi kubu KMP akan all out mati-matian mendukung pimpinan DPR sekarang," tandasnya.Pilihan:Di Balik Kasus Freeport-Setya, DPR Dikadalin Sudirman SaidYLBHI: Sama Juga Bohong Kejaksaan & Polri Ada di KPK