Nasdem: MKD Sedang Diuji
Kamis, 26 November 2015 - 14:37 WIB
Nasdem: MKD Sedang Diuji
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengharapkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serius dalam menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.
"MKD sedang diuji. MKD mampu enggak jaga integritasnya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Plate berharap MKD dapat menjadi tempat pembuktian laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenai dugaan pelanggaran etik Setya Novanto.
Sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kata Plate, MKD harus menjadi parlemen yang baik.
"Kita dukung MKD selidiki itu (skandal PT Freeport). Ini berkaitan dengan reputasi lembaga negara secara keseluruhan," kata Plate. (Baca juga: Strategi Partai Demokrat Tangani Kasus Setya Novanto)
Plate meminta semua pihak untuk menjaga MKD dari tekanan-tekanan dari berbagai pihak.
"Kerja MKD harus terbebas dari tekanan politik dan mengutamakan standar etika. Mari sama-sama kawal agar MKD putuskan sesuai dengan UU yang berlaku," kata Plate.
PILIHAN:
Soal Helikopter Kepresidenan, DPR Ingin Ada Opsi Lain
"MKD sedang diuji. MKD mampu enggak jaga integritasnya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Plate berharap MKD dapat menjadi tempat pembuktian laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenai dugaan pelanggaran etik Setya Novanto.
Sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kata Plate, MKD harus menjadi parlemen yang baik.
"Kita dukung MKD selidiki itu (skandal PT Freeport). Ini berkaitan dengan reputasi lembaga negara secara keseluruhan," kata Plate. (Baca juga: Strategi Partai Demokrat Tangani Kasus Setya Novanto)
Plate meminta semua pihak untuk menjaga MKD dari tekanan-tekanan dari berbagai pihak.
"Kerja MKD harus terbebas dari tekanan politik dan mengutamakan standar etika. Mari sama-sama kawal agar MKD putuskan sesuai dengan UU yang berlaku," kata Plate.
PILIHAN:
Soal Helikopter Kepresidenan, DPR Ingin Ada Opsi Lain
(dam)
