Kemenkominfo Kurang Respons Keluhan Masyarakat terhadap Propaganda ISIS
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dinilai kurang merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait propaganda Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan paham kekerasan lainnya di dunia maya.
Padahal, berdasarkan data yang berhasil diretas Anonymous, Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi teror ISIS. Maka itu Kemenkominfo diminta segera membuat tindakan terkait gerakan masyarakat, baik internasional maupun nasional dalam memerangi propaganda kelompok militan ISIS.
"Waktu itu Kemenkominfo sudah pernah membentuk panel untuk menilai keberadaan situs-situs negatif. Tapi sejauh ini kami belum melihat hasil dari tim panel tersebut," ujar tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Adnan Anwar dalam siaran persnya, Rabu (23/11/2015).
Menurutnya, memerangi kelompok militan seperti ISIS tidak harus mengerahkan kekuatan militer. Dia melihat selama ini, pergerakan masyarakat Indonesia dalam mendukung gerakan anonymous itu masih sendiri-sendiri dan perlu difasilitasi pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo.
"Mereka cemas dengan provokasi dan propaganda ISIS yang sudah masuk ruang keluarga. Intinya, harus ada yang membentengi sehingga pemerintah perlu berbicara serius dengan kelompok masyarakat seperti NU untuk membuat aksi pencegahan membendung propaganda ISIS melalui sosial media," ucapnya.
Sebaliknya, dia menilai peran yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemblokiran situ negatif tentang propanganda paham kekerasan dan ISIS sudah tepat.
"Sebenarnya sekaranglah momen yang tepat untuk mengkampanyekan perang anti situs kekerasan," tandasnya.
Baca: BNPT Minta Masyarakat Tak Terpancing Ancaman Santoso Cs.
Padahal, berdasarkan data yang berhasil diretas Anonymous, Indonesia menjadi salah satu sasaran aksi teror ISIS. Maka itu Kemenkominfo diminta segera membuat tindakan terkait gerakan masyarakat, baik internasional maupun nasional dalam memerangi propaganda kelompok militan ISIS.
"Waktu itu Kemenkominfo sudah pernah membentuk panel untuk menilai keberadaan situs-situs negatif. Tapi sejauh ini kami belum melihat hasil dari tim panel tersebut," ujar tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Adnan Anwar dalam siaran persnya, Rabu (23/11/2015).
Menurutnya, memerangi kelompok militan seperti ISIS tidak harus mengerahkan kekuatan militer. Dia melihat selama ini, pergerakan masyarakat Indonesia dalam mendukung gerakan anonymous itu masih sendiri-sendiri dan perlu difasilitasi pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo.
"Mereka cemas dengan provokasi dan propaganda ISIS yang sudah masuk ruang keluarga. Intinya, harus ada yang membentengi sehingga pemerintah perlu berbicara serius dengan kelompok masyarakat seperti NU untuk membuat aksi pencegahan membendung propaganda ISIS melalui sosial media," ucapnya.
Sebaliknya, dia menilai peran yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemblokiran situ negatif tentang propanganda paham kekerasan dan ISIS sudah tepat.
"Sebenarnya sekaranglah momen yang tepat untuk mengkampanyekan perang anti situs kekerasan," tandasnya.
Baca: BNPT Minta Masyarakat Tak Terpancing Ancaman Santoso Cs.
(kur)