Bakamla Siap Lindungi Nelayan dari Intimidasi Kapal Asing
Bakamla Siap Lindungi Nelayan dari Intimidasi Kapal Asing
A
A
A
JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng nelayan tradisional yang tergabung dalam berbagai organisasi untuk menjaga dan mengamankan perairan Indonesia.
Langkah itu diambil Bakamla sekaligus untuk melindungi nelayan dari aksi intimidasi dari kapal asing.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Maritim Desi Albert Mamahit mengatakan, potensi laut yang dimiliki Indonesia luar biasa dan pemerintah ingin memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat.
"Kerja sama masyarakat dan pemerintah harus dilakukan karena kita ingin benar-benar dapat memanfaatkan potensi maritim kita ini. Ini tahap awal di mana kita saling diskusi dulu," tutur Mamahit usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor Bakamla, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2015).
Dia mengharapkan nelayan akan proaktif melapor ke petugas jika menemukan permasalahan di luat.
Bakamla juga berharap potensi laut yang dimiliki Indonesia akhirnya benar-benar bisa terjaga.
"Jangan lagi ada maling-maling yang mengambil kekayaan kita. Tentu kita harus kerja sama dengan masyarakat karena masyarakat yang tahu keadaan di lapangan seperti apa. Mereka bisa menjadi mata dan telinga," tutur Mamahit.
Dia mencontohkan, nelayan Indonesia terutama di Kepulauan Natuna dan Anambas kerap mengalami intimidasi dan diserang oleh kapal-kapal asing yang mengambil kekayaan alam laut.
"Nelayan asing kalau beroperasi di wilayah kita bisa 10 atau 20 kapal, sementara nelayan kita hanya lima atau dua kapal. Pada saat mereka ketemu di tengah laut justru nelayan asing ini yang mengusir nelayan kita. Nah, nelayan lapor ke pemda lalu diteruskan ke kami. Lalu kami mengirimkan kapal dan nelayan asing itu kami usir. Sehingga nelayan kita bisa melakukan penangkapan ikan kembali," tuturnya.
Namun, pascapenandatanganan nota kesepahaman dengan Malaysia terkait Common Guidelines dan masyarakat nelayan tradisional, aksi intimidasi dan illegal fishing, sudah jauh berkurang. "Kita juga memberi bantuan tentang informasi cuaca, apakah akan ada ombak besar atau badai. Termasuk kondisi klorofil di perairan di Indonesia, di mana ada ikan yang cukup banyak," ucapnya.
Selain menggandeng masyarakat nelayan tradisional, kata Mamahit, pihaknya juga terus mengembangkan kekuatan dan kemampuan Bakamla.
"Kita kembangkan dalam waktu lima tahun ke depan jumlah personel kita akan mencapai 2.000 orang dari jumlah sekarang yang hanya 634 orang. Termasuk jumlah armada, sekarang kita cuma punya 20 kapal, besar dan kecil. Tahun 2019, harapan kita sudah bisa 60-an kapal," paparnya.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengakui, sulit mewujudkan perairan Indonesia yang aman tanpa bekerja sama dengan masyarakat.
"Kalau melihat praktik di lapangan, sudah banyak bukti kerja sama Bakamla dengan nelayan berhasil memepersempit praktek kejahatan. MoU ini menjadi itikad kami membuat agenda yang lebih efisien dalam pengawasan laut," ucapnya.
Berdasarkan data yang dimiliki, ada 18 perairan cukup rawan seperti di Selat Malaka, perairan Sulawesi, Papua dan sebagainya. Di perairan tersebut aksi pencurian ikan cukup marak.
PILIHAN:
MKD Temui Kapolri Bahas Rekaman Pencatutan Nama Jokowi
Langkah itu diambil Bakamla sekaligus untuk melindungi nelayan dari aksi intimidasi dari kapal asing.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Maritim Desi Albert Mamahit mengatakan, potensi laut yang dimiliki Indonesia luar biasa dan pemerintah ingin memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat.
"Kerja sama masyarakat dan pemerintah harus dilakukan karena kita ingin benar-benar dapat memanfaatkan potensi maritim kita ini. Ini tahap awal di mana kita saling diskusi dulu," tutur Mamahit usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor Bakamla, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Kamis (19/11/2015).
Dia mengharapkan nelayan akan proaktif melapor ke petugas jika menemukan permasalahan di luat.
Bakamla juga berharap potensi laut yang dimiliki Indonesia akhirnya benar-benar bisa terjaga.
"Jangan lagi ada maling-maling yang mengambil kekayaan kita. Tentu kita harus kerja sama dengan masyarakat karena masyarakat yang tahu keadaan di lapangan seperti apa. Mereka bisa menjadi mata dan telinga," tutur Mamahit.
Dia mencontohkan, nelayan Indonesia terutama di Kepulauan Natuna dan Anambas kerap mengalami intimidasi dan diserang oleh kapal-kapal asing yang mengambil kekayaan alam laut.
"Nelayan asing kalau beroperasi di wilayah kita bisa 10 atau 20 kapal, sementara nelayan kita hanya lima atau dua kapal. Pada saat mereka ketemu di tengah laut justru nelayan asing ini yang mengusir nelayan kita. Nah, nelayan lapor ke pemda lalu diteruskan ke kami. Lalu kami mengirimkan kapal dan nelayan asing itu kami usir. Sehingga nelayan kita bisa melakukan penangkapan ikan kembali," tuturnya.
Namun, pascapenandatanganan nota kesepahaman dengan Malaysia terkait Common Guidelines dan masyarakat nelayan tradisional, aksi intimidasi dan illegal fishing, sudah jauh berkurang. "Kita juga memberi bantuan tentang informasi cuaca, apakah akan ada ombak besar atau badai. Termasuk kondisi klorofil di perairan di Indonesia, di mana ada ikan yang cukup banyak," ucapnya.
Selain menggandeng masyarakat nelayan tradisional, kata Mamahit, pihaknya juga terus mengembangkan kekuatan dan kemampuan Bakamla.
"Kita kembangkan dalam waktu lima tahun ke depan jumlah personel kita akan mencapai 2.000 orang dari jumlah sekarang yang hanya 634 orang. Termasuk jumlah armada, sekarang kita cuma punya 20 kapal, besar dan kecil. Tahun 2019, harapan kita sudah bisa 60-an kapal," paparnya.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengakui, sulit mewujudkan perairan Indonesia yang aman tanpa bekerja sama dengan masyarakat.
"Kalau melihat praktik di lapangan, sudah banyak bukti kerja sama Bakamla dengan nelayan berhasil memepersempit praktek kejahatan. MoU ini menjadi itikad kami membuat agenda yang lebih efisien dalam pengawasan laut," ucapnya.
Berdasarkan data yang dimiliki, ada 18 perairan cukup rawan seperti di Selat Malaka, perairan Sulawesi, Papua dan sebagainya. Di perairan tersebut aksi pencurian ikan cukup marak.
PILIHAN:
MKD Temui Kapolri Bahas Rekaman Pencatutan Nama Jokowi
(dam)
Explore More