Usul Kocok Ulang Pemimpin DPR Muncul di Tengah Kasus Catut Nama
Selasa, 17 November 2015 - 20:09 WIB
Usul Kocok Ulang Pemimpin DPR Muncul di Tengah Kasus Catut Nama
A
A
A
JAKARTA - Wacana kocok ulang pemimpin DPR muncul di tengah kehebohan kasus dugaan pencatutan nama Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faizal menilai kasus pencatutan nama Jokowi-JK ini mengganggu kelembagaan DPR. "Secara kelembagaan sudah mengganggu," ujar Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Dia pun mewacanakan agar kursi pemimpin DPR dikocok ulang beserta alat kelengkapan Dewan lainnya. (Baca juga: Sudirman Said Dinilai Lakukan Akrobatik Politik Pencitraan)
Menurut dia, langkah tersebut untuk menjaga muruah DPR yang seharusnya bisa menjadi wakil rakyat.
"Ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," ucap Akbar.
Dia mengatakan, DPR seharusnya bisa berjalan beriringan dengan pemerintah. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang berusaha bekerja lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah yang menguntungkan negara.
"DPR harus mengimbangi upaya pemerintah, upaya istana yang sedang coba perbaiki performa. DPR juga harus berusaha untuk itu," kata Akbar.
PILIHAN:
Sambangi KPK, Eks Wakapolri Laporkan Ketua KONI
Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faizal menilai kasus pencatutan nama Jokowi-JK ini mengganggu kelembagaan DPR. "Secara kelembagaan sudah mengganggu," ujar Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Dia pun mewacanakan agar kursi pemimpin DPR dikocok ulang beserta alat kelengkapan Dewan lainnya. (Baca juga: Sudirman Said Dinilai Lakukan Akrobatik Politik Pencitraan)
Menurut dia, langkah tersebut untuk menjaga muruah DPR yang seharusnya bisa menjadi wakil rakyat.
"Ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," ucap Akbar.
Dia mengatakan, DPR seharusnya bisa berjalan beriringan dengan pemerintah. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang berusaha bekerja lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah yang menguntungkan negara.
"DPR harus mengimbangi upaya pemerintah, upaya istana yang sedang coba perbaiki performa. DPR juga harus berusaha untuk itu," kata Akbar.
PILIHAN:
Sambangi KPK, Eks Wakapolri Laporkan Ketua KONI
(dam)
