Kabinet Jokowi Tak Paham Persoalan Daerah
Kabinet Jokowi Tak Paham Persoalan Daerah
A
A
A
JAKARTA - Kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum memahami masalah daerah.
Banyak masalah di daerah tidak tertangani dengan jelas oleh pemerintah pusat, khususnya oleh menteri kabinet kerja. Mulai dari penanganan kabut asap, mahalnya harga penjualan gas, banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan berdampak pada PHK, masalah perbatasan, penyaluran listrik yang kurang merata hingga masalah infrastruktur jalan.
"Saya melihat dari perspektif DPD (Dewan Perwakilan Daerah) bahwa kabinet sekarang ini belum memahami masalah-masalah di daerah. Ada permasalahan di daerah yang tidak tersentuh pusat," ujar anggota DPD Parlindungan Purba dalam acara diskusi bertajuk Kabinet 100 Persen Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).
Menurutnya sejumlah masalah tersebut, karena para menteri sebagai pembantu Presiden tidak sinkron terhadap produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah daerah.
"Bahwa yang menjadi komandan di daerah gubernur. Gubernur tunduk kepada mendagri. Ini yang saya lihat seharusnya semua ketentuan peraturan undang-undang hendaknya sinkron dengan kemendagri," jelasnya.
Sementara itu menyangkut kebutuhan reshuffle jilid II, dia mengakui hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Namun, dia mengingatkan, reshuffle jilid II menjadi kurang ideal jika para menteri tidak memahami konteks permasalahan daerah.
"Kesimpulannya kami belum betul-betul merasakan kebijakan-kebijakan pusat pro kepada daerah. Dua aspek perkonomian, pembangunan di luar pulau Jawa itu belum sebanding," ucapnya.
Baca: Kemungkinan PAN Masuk Kabinet Tergantung Jokowi.
Banyak masalah di daerah tidak tertangani dengan jelas oleh pemerintah pusat, khususnya oleh menteri kabinet kerja. Mulai dari penanganan kabut asap, mahalnya harga penjualan gas, banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan berdampak pada PHK, masalah perbatasan, penyaluran listrik yang kurang merata hingga masalah infrastruktur jalan.
"Saya melihat dari perspektif DPD (Dewan Perwakilan Daerah) bahwa kabinet sekarang ini belum memahami masalah-masalah di daerah. Ada permasalahan di daerah yang tidak tersentuh pusat," ujar anggota DPD Parlindungan Purba dalam acara diskusi bertajuk Kabinet 100 Persen Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).
Menurutnya sejumlah masalah tersebut, karena para menteri sebagai pembantu Presiden tidak sinkron terhadap produk undang-undang yang dikeluarkan pemerintah daerah.
"Bahwa yang menjadi komandan di daerah gubernur. Gubernur tunduk kepada mendagri. Ini yang saya lihat seharusnya semua ketentuan peraturan undang-undang hendaknya sinkron dengan kemendagri," jelasnya.
Sementara itu menyangkut kebutuhan reshuffle jilid II, dia mengakui hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Namun, dia mengingatkan, reshuffle jilid II menjadi kurang ideal jika para menteri tidak memahami konteks permasalahan daerah.
"Kesimpulannya kami belum betul-betul merasakan kebijakan-kebijakan pusat pro kepada daerah. Dua aspek perkonomian, pembangunan di luar pulau Jawa itu belum sebanding," ucapnya.
Baca: Kemungkinan PAN Masuk Kabinet Tergantung Jokowi.
(kur)
Explore More