Kemendagri: Parpol Mandiri Bisa Minimalisir Penyelewengan Bansos

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menilai yang dapat meminimalisir penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) adalah partai politik memiliki kemandirian.

Menurutnya, jangan sampai parpol memilih calon pejabat daerah lantaran si calon tersebut memiliki popularitas, elektabilitas dan uang banyak untuk dapat memberikan sejumlah mahar ke parpol yang mengusung si calon.

"Sebelum ada kemandirian dari parpol. Celah untuk menyelewengkan dana Bansos itu pasti ada. Jadi rekrutmennya karena calon ini populer dan punya uang," ujar Donny dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Bansos! Bancakan Sosial di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Penyelewengan dilakukan ketika si calon telah terpilih, Donny mengungkapkan baik dana Bansos ataupun dana hibah penyerapannya sangat besar sekali setiap tahunnya. "Saya selaku dirjen lihat, kok dana Bansos hibah tinggi sekali. Bakan ada daerah yang menyerap anggaran 12% untuk itu," ucapnya.

Dia mengimbau agar tujuan penggunaan dana Bansos itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik dari para pejabat daerah. "APBD is amanah. Yang dilaksanakan eksekutif yang ujungnya keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat," tandas Donny.

PILIHAN:
Kepala Daerah-DPRD Dinilai Kompak Selewengkan Dana Bansos

Antisipasi Teror Paris, Polri Tingkatkan Keamanan Dalam Negeri