Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Tinggalkan Politik Balas Budi
Senin, 09 November 2015 - 09:18 WIB
Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Tinggalkan Politik Balas Budi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) disarankan untuk melakukan konsolidasi. Langkah tersebut dinilai perlu bercermin dari kinerja pemerintah selama satu tahun.
"Turun gunungnya" Jokowi-JK dalam menyelesaikan sejumlah masalah kebangsaan belakangan ini menjadi contoh kecil bahwa konsolidasi di pemerintahan ini tidak berjalan.
Oleh karena itu, Jokowi disarankan untuk memformat ulang pola rekrutmen anggota Kabinet Kerja.
“Dalam kurun waktu empat bulan terakhir JKW (Jokowi) seperti harus jemput bola langsung. Seperti pada kasus Kemenpora dan PSSI, Pelindo dan Bareskrim. Idealnya, dapat selesai di tingkat kementerian terkait saja.Tidak perlu menguras energi JKW,” kata Sekretaris Jenderal Founding Fathers House (FFH) Syahrial Nasution, di Jakarta melalui siaran pers FFH yang diterima Sindonews, Minggu 8 November 2015.
Syahrial menilai koalisi dalam sistem presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi pada sistem parlementer.
Menurut dia, ada kelemahan dalam koalisi sistem presidensial. Dalam sistem ini, partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden.
Dia menjelaskan anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang punya menteri di kabinet tidak sepenuh hati mendukung pemerintah. Dia menambahkan, keinginan parpol untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem presidensial.
Berkaca pada hal itu, sambung Syahrial, tidak mengherankan apabila parpol yang mendukung dan di pemerintahan memiliki motif kepentingan masing-masing (vested interest). (Baca juga: Riset: Lima Menteri Ini Paling Dikenal Publik)
Dia mencontohkan, tarik menarik soal jumlah kursi partai di Kabinet Kerja dan pengunaan dana desa.
Belakangan, kata dia, penggunaan dana desa Rp7 triliun mengundang polemik publik terutama soal transparansi penggunaan anggaran. Bahkan polemik ini sudah melibatkan KPK.
“Karena itu, JKW harus belajar dari fenomena politik yang terjadi di sekelilinginya. Pemilihan anggota Kabinet Kerja tidak melulu berdasarkan politik balas budi. JKW harus mengedepankan kompetensi anggota kabinet impiannya dan tentu saja tidak memiliki beban sejarah yang kelak akan menyandera JKW sendiri. Masuknya Rizal Ramli bisa menjadi terobosan JKW untuk lepas dari motif politik tersebut,” tuturnya.
PILIHAN:
RJ Lino Akan Penuhi Panggilan Bareskrim
"Turun gunungnya" Jokowi-JK dalam menyelesaikan sejumlah masalah kebangsaan belakangan ini menjadi contoh kecil bahwa konsolidasi di pemerintahan ini tidak berjalan.
Oleh karena itu, Jokowi disarankan untuk memformat ulang pola rekrutmen anggota Kabinet Kerja.
“Dalam kurun waktu empat bulan terakhir JKW (Jokowi) seperti harus jemput bola langsung. Seperti pada kasus Kemenpora dan PSSI, Pelindo dan Bareskrim. Idealnya, dapat selesai di tingkat kementerian terkait saja.Tidak perlu menguras energi JKW,” kata Sekretaris Jenderal Founding Fathers House (FFH) Syahrial Nasution, di Jakarta melalui siaran pers FFH yang diterima Sindonews, Minggu 8 November 2015.
Syahrial menilai koalisi dalam sistem presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi pada sistem parlementer.
Menurut dia, ada kelemahan dalam koalisi sistem presidensial. Dalam sistem ini, partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden.
Dia menjelaskan anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang punya menteri di kabinet tidak sepenuh hati mendukung pemerintah. Dia menambahkan, keinginan parpol untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem presidensial.
Berkaca pada hal itu, sambung Syahrial, tidak mengherankan apabila parpol yang mendukung dan di pemerintahan memiliki motif kepentingan masing-masing (vested interest). (Baca juga: Riset: Lima Menteri Ini Paling Dikenal Publik)
Dia mencontohkan, tarik menarik soal jumlah kursi partai di Kabinet Kerja dan pengunaan dana desa.
Belakangan, kata dia, penggunaan dana desa Rp7 triliun mengundang polemik publik terutama soal transparansi penggunaan anggaran. Bahkan polemik ini sudah melibatkan KPK.
“Karena itu, JKW harus belajar dari fenomena politik yang terjadi di sekelilinginya. Pemilihan anggota Kabinet Kerja tidak melulu berdasarkan politik balas budi. JKW harus mengedepankan kompetensi anggota kabinet impiannya dan tentu saja tidak memiliki beban sejarah yang kelak akan menyandera JKW sendiri. Masuknya Rizal Ramli bisa menjadi terobosan JKW untuk lepas dari motif politik tersebut,” tuturnya.
PILIHAN:
RJ Lino Akan Penuhi Panggilan Bareskrim
(dam)
