Pansus Pelindo Tuding RJ Lino Dibekingi Pengusaha Asing
Pansus Pelindo Tuding RJ Lino Dibekingi Pengusaha Asing
A
A
A
JAKARTA - Anggota Pansus Pelindo II DPR Daniel Johan menduga ada yang membekingi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sehingga memperpanjang kontrak pengelolaan pelabuhan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan pihak asing.
Maka itu, Pansus Pelindo II DPR mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat RJ Lino tunduk. Setelah ditelusuri, pihaknya pun menemukan bahwasannya ada pengusaha asal Hongkong bernama Li Ka Shing yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia.
Li Ka Shing, kata Daniel, adalah pemilik Hucthison Port Holding (HPH). Sementara perusahaan grup Rothschild terlibat sebagai penasihat keuangan independen yang disewa oleh Pelindo II.
"Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing," ujar Daniel saat dihubungi wartawan, Sabtu (7/11/2015).
Maka itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menduga, perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan PT JICT ke HPH lantaran adanya kedekatan RJ Lino dengan Li Ka Shing.
Padahal, kontrak lama sebenarnya habis pada 2019 mendatang. Namun, RJ Lino buru-buru memperpanjang kontrak sejak 2014 lalu. Perpanjangan kontrak tersebut juga diprotes oleh Serikat Pekerja JICT.
"Pansus Pelindo II menilai Lino terbukti gagal menjaga pelabuhan sebagai aset nasional karena lebih tunduk ke asing," tegas Daniel.
Menurut Daniel, RJ Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa. Namun, RJ Lino malah menyerahkannya ke pihak asing.
"Toh itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," ucapnya.
Daniel tak menampik, penyerahan JICT ke HPH menguntungkan perusahaan secara finansial karena sudah ada kepastian fee dibayar di muka dari HPH.
Kendati demikian, menurut Daniel, alasan-alasan keuangan tersebut tak berarti, jika dihadapkan dengan prinsip kemandirian anak bangsa yang seharusnya didorong dan dibela oleh setiap Dirut BUMN.
"Untuk apa dioperasionalkan asing. Harus diingat, pelabuhan itu pintu gerbang Indonesia. Pelindo tak ngapa-ngapain saja, pelabuhan pasti untung," tandas Daniel.
PILIHAN:
PKB Nilai Menteri PPA dan Menag Pantas Direshuffle
PDIP Anggap Kinerja Puan Maharani di Atas Rata-rata
Maka itu, Pansus Pelindo II DPR mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat RJ Lino tunduk. Setelah ditelusuri, pihaknya pun menemukan bahwasannya ada pengusaha asal Hongkong bernama Li Ka Shing yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia.
Li Ka Shing, kata Daniel, adalah pemilik Hucthison Port Holding (HPH). Sementara perusahaan grup Rothschild terlibat sebagai penasihat keuangan independen yang disewa oleh Pelindo II.
"Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing," ujar Daniel saat dihubungi wartawan, Sabtu (7/11/2015).
Maka itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menduga, perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan PT JICT ke HPH lantaran adanya kedekatan RJ Lino dengan Li Ka Shing.
Padahal, kontrak lama sebenarnya habis pada 2019 mendatang. Namun, RJ Lino buru-buru memperpanjang kontrak sejak 2014 lalu. Perpanjangan kontrak tersebut juga diprotes oleh Serikat Pekerja JICT.
"Pansus Pelindo II menilai Lino terbukti gagal menjaga pelabuhan sebagai aset nasional karena lebih tunduk ke asing," tegas Daniel.
Menurut Daniel, RJ Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa. Namun, RJ Lino malah menyerahkannya ke pihak asing.
"Toh itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," ucapnya.
Daniel tak menampik, penyerahan JICT ke HPH menguntungkan perusahaan secara finansial karena sudah ada kepastian fee dibayar di muka dari HPH.
Kendati demikian, menurut Daniel, alasan-alasan keuangan tersebut tak berarti, jika dihadapkan dengan prinsip kemandirian anak bangsa yang seharusnya didorong dan dibela oleh setiap Dirut BUMN.
"Untuk apa dioperasionalkan asing. Harus diingat, pelabuhan itu pintu gerbang Indonesia. Pelindo tak ngapa-ngapain saja, pelabuhan pasti untung," tandas Daniel.
PILIHAN:
PKB Nilai Menteri PPA dan Menag Pantas Direshuffle
PDIP Anggap Kinerja Puan Maharani di Atas Rata-rata
(kri)
Explore More