Gerindra: Jokowi Harus Berani Keluar dari Tekanan Parpol
Jum'at, 06 November 2015 - 13:31 WIB
Gerindra: Jokowi Harus Berani Keluar dari Tekanan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya pada bidang ekonomi, hukum, dan politik dipertanyakan.
Untuk memperbaiki kinerja, Presiden Jokowi dinilai sudah saatnya kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, faktanya komposisi kabinet tidak sesuai harapan masyarakat.
Dia mengungkapkan, Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 pernah menjanjikan membentuk kabinet yang baik, profesional, mumpuni. Bahkan, sambung dia, Jokowi pernah berjanji untuk membentuk kabinet ramping.
"Kabinet yang ada juga tidak diisi orang profesional, banyak kader-kader partai mengisi jabatan yang ada. Kami merekomendasikan sudah saatnya Presiden segera melakukan reshuffle jilid II," ujar Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut dia, banyak fakta yang menunjukkan kelemahan kinerja kabinet. "Kinerjanyanya tidak efektif, penerimaan pajak, penyerapan anggaran, penerimaan impor menurun, angka pengangguran, kemiskinan meningkat," ungkap Riza.
Dia menilai permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan tapi harus segera diselesaikan secara konkret.
Riza juga menyoroti koordinasi antaranggota kabinet yang belum berjalan baik. Bahkan dinilainya sampai saat ini belum ada koordinasi yang baik antara presiden dan kementerian. Begitu juga koordinasi antarkementerian.
"Satu tahun terlalu lama untuk mengoordinasikan kerja antarmenteri. Itu waktu yang terlalu mahal dan lama. Tapi belum juga terlihat koordinasi yang baik. Bahkan menimbulkan kegaduhan di kabinet," tutur Riza.
Riza enggan menyebut menteri atau anggota kabinet yang seharusnya diganti oleh presiden. Menurut dia, masyarakat pun menilai bidang ekonomi dan hukum yang paling disorot.
"Sudah jelas ekonomi, hukum. Presiden harus berani keluar dari tekanan parpol. Presiden harus berani belajar bahwa rakyat menginginkan kabinet yang profesional. Kami Gerindra tetap ingin berada di luar pemerintahan," tutur Riza.
PILIHAN:
Ajukan PK, Kubu Agung Laksono Dinilai Ngeyel
Untuk memperbaiki kinerja, Presiden Jokowi dinilai sudah saatnya kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, faktanya komposisi kabinet tidak sesuai harapan masyarakat.
Dia mengungkapkan, Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 pernah menjanjikan membentuk kabinet yang baik, profesional, mumpuni. Bahkan, sambung dia, Jokowi pernah berjanji untuk membentuk kabinet ramping.
"Kabinet yang ada juga tidak diisi orang profesional, banyak kader-kader partai mengisi jabatan yang ada. Kami merekomendasikan sudah saatnya Presiden segera melakukan reshuffle jilid II," ujar Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Menurut dia, banyak fakta yang menunjukkan kelemahan kinerja kabinet. "Kinerjanyanya tidak efektif, penerimaan pajak, penyerapan anggaran, penerimaan impor menurun, angka pengangguran, kemiskinan meningkat," ungkap Riza.
Dia menilai permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan tapi harus segera diselesaikan secara konkret.
Riza juga menyoroti koordinasi antaranggota kabinet yang belum berjalan baik. Bahkan dinilainya sampai saat ini belum ada koordinasi yang baik antara presiden dan kementerian. Begitu juga koordinasi antarkementerian.
"Satu tahun terlalu lama untuk mengoordinasikan kerja antarmenteri. Itu waktu yang terlalu mahal dan lama. Tapi belum juga terlihat koordinasi yang baik. Bahkan menimbulkan kegaduhan di kabinet," tutur Riza.
Riza enggan menyebut menteri atau anggota kabinet yang seharusnya diganti oleh presiden. Menurut dia, masyarakat pun menilai bidang ekonomi dan hukum yang paling disorot.
"Sudah jelas ekonomi, hukum. Presiden harus berani keluar dari tekanan parpol. Presiden harus berani belajar bahwa rakyat menginginkan kabinet yang profesional. Kami Gerindra tetap ingin berada di luar pemerintahan," tutur Riza.
PILIHAN:
Ajukan PK, Kubu Agung Laksono Dinilai Ngeyel
(dam)