DPR Ingin Penanganan Kabut Asap Libatkan Banyak Pihak
Senin, 02 November 2015 - 07:55 WIB
DPR Ingin Penanganan Kabut Asap Libatkan Banyak Pihak
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR mengharapkan pelibatan berbagai pihak dalam penanganan bencana kabut asap di sejumlah daerah.
Komisi VIII DPR menyatakan berdasarkan pengamatan di daerah yang terdampak asap, masih banyak titik api yang harus segera dipadamkan.
"Komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi wartawan, Minggu 1 November 2015.
Menurut dia, selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga hendaknya mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan di daerah.
Dengan demikian, kata Saleh, kebakaran hutan lebih cepat dipadamkan. Saleh juga mengapresiasi upaya TNI dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
"Merekalah yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Kita harus berterima kasih pada TNI yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk terus bekerja," tutur Saleh.
Menurut Saleh, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VIII ke Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kata dia, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana kebakaran hutan dan asap oleh pemerintah.
"Kami sengaja memilih Provinsi Sumsel. Sampai saat ini titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
PILIHAN:
Akhiri Konflik Golkar, Agung Laksono Pilih Jalur Politik
Komisi VIII DPR menyatakan berdasarkan pengamatan di daerah yang terdampak asap, masih banyak titik api yang harus segera dipadamkan.
"Komisi VIII meminta agar upaya pemadaman melibatkan partisipasi banyak pihak," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi wartawan, Minggu 1 November 2015.
Menurut dia, selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga hendaknya mengikutsertakan masyarakat dan perusahaan-perusahaan di daerah.
Dengan demikian, kata Saleh, kebakaran hutan lebih cepat dipadamkan. Saleh juga mengapresiasi upaya TNI dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
"Merekalah yang bekerja secara terus menerus di lapangan. Kita harus berterima kasih pada TNI yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk terus bekerja," tutur Saleh.
Menurut Saleh, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VIII ke Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain ingin mendapatkan aspirasi masyarakat, kata dia, kunker ini secara spesifik dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan bencana kebakaran hutan dan asap oleh pemerintah.
"Kami sengaja memilih Provinsi Sumsel. Sampai saat ini titik api di Sumsel masih sangat banyak. Bahkan dilaporkan, masih terbanyak dari daerah-daerah lain," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
PILIHAN:
Akhiri Konflik Golkar, Agung Laksono Pilih Jalur Politik
(dam)
